Menyikapi “Postingan” Provokatif


Interaksi di dalam sebuah komunitas atau grup seperti grup mailing list (milis) facebook, fanpage, hingga messenger (BBM, WhatsApp, LINE, dan lain sebagainya), diyakini makin semarak dan beragam dengan dinamika perbedaannya. Makin menarik karena member grup diisi dengak watak yang beragam pula, mulai dari yang paling pendiam (silent member), akrobatik, hingga member yang ekstrim.

Pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan jika membaca sebuah postingan (tulisan/komentar atau gambar/video) yang berbau vulgar atau SARA, hingga berpotensi memancing kemarahan?

Mungkin saja ada member yang akan langsung balas menyerang. Saling menyerang dan debat kusir yang berkepanjangan siap saji di depan mata. Bisa jadi juga ada member yang menyikapinya dengan diam saja alias membisu.

Dalam sebuah komunitas atau grup, sangat sulit menghindari yang namanya “trolling”. Istilah “trolling” dalam dunia maya dan media sosial, istilah tersebut dimaknai sebagai perilaku seseorang yang menulis atau berkomentar di komunitas dunia maya dan media sosial yang bertujuan untuk memprovokasi dan memancing emosi. Boleh jadi yang mempostingnya tidak menyadari efek dominonya karena dalam dirinya sudah ada kepentingan yang tentu saja dianggap “baik” menurut versinya sendiri atau kelompoknya yang lebih kecil. Para postinger ini boleh jadi gagal paham berorientasi pada komunikannya (audiens) dalam komunitas atau grupnya.
Sebagai contoh, dalam sebuah komunitas atau grup ada yang mem-posting menyerang ke pribadi seseorang atau berkomentar kasar yang tidak sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Nah, sang pelakunya inilah yang disebut “troller”. Dalam dunia maya, “trolling” dimaknai sebagai provokator.

Nah, bagi yang sehari-harinya “rajin” bergelut dengan dunia maya atau media sosial, mungkin audah waktunya memahami makna “troller”. Karena faktanya kini, “pengacau suasana” akan selalu hadir di dunia maya dan media sosial. Sebagian orang akan menganggapnya sangat menyebalkan, menyakitkan, dan bisa berujung membuat suhu interaksi jadi memanas. Efek lainnya bisa jadi ada yang “left group”, hingga yang paling ekstrim adalah memutuskan hubungan silaturahim dengam cara memblok atau men-delete contact.

Saya, dan juga Anda atau siapa pun, mungkin sudah beberapa kali menemukan postingan berupa tulisan, komentar, foto, dan video, yang kadang membuat senyum penikmatnya menjadi kecut dan bisa jadi ada keinginan untuk membalas postingannya. Kadang saya sendiri tak sadar dan tak mampu menahan diri atau berpikir ulang karena efek spontanitas. Tapi setelah disempatkan untuk berpikir ulang, ada rasa penyesalan dan tak aa gunanya pula melayani sikap-sikap nyinyir yang tendensius. Akan terlihat betapa bodohnya kalau harus dilayani. Itulah keputusan yang kerap saya ambil. Ya, mari kita abaikan saja!

Dan ternyata itulah salah satu saran terbaik dalam berinteraksi di dunia maya atau media sosial. Sempat terpikir pula untuk memposting soal kode etik di dunia maya dan media sosial untuk bisa memahami dan memilah dalam menyikapi setiap postingan “troller”. Namun saya tetap berpikiran positif bahwa semua itu adalah dinamika dalam berinteraksi dan butuh sikap dewasa agar silaturahim dan interaksi tak terganggu.

Pikirkan dulu sejenak, ambil keputusan untuk abaikan, dan jangan pedulikan ulah “troller” yang memang dikenal sangat ajaib. Dengan bersikap mengabaikan postingan, apalagi kalau sudah menjurus kepada hal-hal yang bertujuan negatif seperti menghujat, menghasut, mencaci-maki, dan melibatkan SARA, dijamin para troller akan capai dan kesal sendiri karena targetnya tak tercapai.

Dan seperti biasa, selalu ada hikmah di balik cara menyikapi postingan para “troller”. Karena dengan selalu mencoba menelaah dan berpikir terlebih dahulu sebelum menanggapinya, akan melatih kita untuk selalu berupaya menjauhkan diri dari sikap seperti para “troller” yang bisa merugikan kredibilitas diri kita sendiri. Selain tak ada manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain, perilaku seperti “troller” tersebut akan sangat merugikan dan mengganggu keharmonisan dalam sebuah komunitas atau grup.

Advertisements

FIFA Bukanlah Baginda Raja! (2)


Tak hanya sampai di situ, pelarangan FIFA terhadap pencalonan Arifin, George, dan Nirwan, juga dinilai sejumlah pihak tak memiliki alasan yang kuat. Bahkan ketiga calon ketum PSSI tersebut sangat jelas memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Pelarangan FIFA hanya pantas ditujukan bagi Nurdin Halid yang tersandung syarat kriminalitas dan mantan narapidana. Sepak terjang FIFA juga disoroti karena dianggap telah melanggar asas demokrasi dan hak asasi dalam proses pemilihan kali ini. Intervensi FIFA pun dinilai sudah melewati wilayah kekuasaannya. Siapa pun warga negara Indonesia memiliki hak dipilih. FIFA tak berhak mengurusi dan menetapkan larangan yang bertentangan dengan aturan dan kedaulatan wilayah, demokrasi, serta kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.

Sebelum bola panas itu bergulir, ada baiknya FIFA mencoba mencari tahu dan memahami akar permasalahan, termasuk asal mula kekisruhan dalam dunia sepak bola Indonesia. Dan tak sepantasnya pula jika organisasi dunia sekelas FIFA mengeluarkan keputusan hanya berdasarkan informasi yang terbatas. Informasi yang komprehensif rasanya tak mungkin disampaikan secara gamblang ketika Agum Gumelar sebagai Ketua KN memberikan laporan langsung kepada pengurus FIFA di Swiss. Semua pihak sepertinya sudah sepakat untuk menghargai upaya yang dilakukan oleh Agum. Namun tak arif pula jika keputusan FIFA yang kurang berdasar itu harus diterima mentah-mentah. Sudah sepantasnyalah apabila ada keputusan yang dirasakan kurang tepat bisa dinegosiasikan kembali dengan memberikan informasi yang lebih lengkap dan bukan menyerah begitu saja.

Dengan kondisi yang demikian kisruhnya, tak berlebihan jika kita juga berharap FIFA bias mengirimkan utusannya dalam bentuk tim khusus dan bekerjasama dengan AFC untuk menelaah duduk persoalan yang sebenarnya. Hingga satu dasawarsa terakhir, Indonesia yang kini berperingkat 130 dunia, memang belum bisa berprestasi walau di tingkat regional sekali pun. Namun dengan luas wilayah dan potensi yang dimiliki, Indonesia bisa menjadi lahan untuk menjual sepak bola. Bahkan seharusnya Indonesia bisa lebih baik dari Amerika Serikat atau India yang notabene sepak bolanya bukan menjadi cabang olahraga populer. Bahkan hingga tingkat Asia, Indonesia memiliki jumlah klub dan pemain yang terbesar.

Jika coba menilik sosok calon yang ditolak, Arifin Panigoro sudah memberikan sumbangsihnya yang cukup berpengaruh bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Penggagas Liga Primer Indonesia yang sempat dianggap legal oleh Nurdin Halid ini, telah menggulirkan Liga Medco sebagai bentuk kepeduliannya. LPI sendiri kini dikenal sebagai kompetisi yang mengedepankan prinsip kemandirian, profesionalisme, dan fair play. Sebagai kompetisi pesaing Liga Super Indonesia, secara resmi musim perdana LPI telah bergulir sejak 8 Januari 2011. Sementara sosok Nirwan D Bakrie lebih dikenal dengan dukungannya dalam pengiriman sejumlah tim ke beberapa negara sebagai bentuk dukungan raihan prestasi tim nasional.

Memang ada benarnya bahwa untuk mereformasi sepak bola di Indonesia tak harus menjadi Ketua Umum PSSI. Dari luar PSSI pun, dukungan itu bisa dilakukan. Walau begitu, mumpung bola panas itu sedang digodok, ada baiknya diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi semua calon yang memenuhi syarat dan tanpa cela, bisa membuktikan komitmennya dalam membangun organisasi dan dunia sepak bola Indonesia.

FIFA Bukanlah Baginda Raja! (1)


Akhirnya Komite Normalisasi mengeluarkan keputusan juga terkait verifikasi calon ketua umum dan wakil ketua umum PSSI. Namun seperti sudah diduga sebelumnya, walau sudah terdapat perbedaan pendapat dalam tubuh KN, keputusan akhirnya adalah tetap melarang Arifin Panigoro, George Toisutta, dan Nirwan D Bakrie sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum PSSI. Selain itu, sejumlah calon anggota Komite Eksekutif juga digugurkan.

Terdapat hal menarik dalam keputusan tersebut. Setidaknya kata kredibilitas menjadi mengemuka karena cakon yang tidak lolos dianggap tidak memiliki kredibilitas. Mungkin pertanyaan berikutnya yang pantas diajukan adalah apa saja kriteria krdibilitas yang dimaksud KN. Apakah benar para calon yang ditolak menjadi ketum, waketum, dan anggota Komite Eksekutif PSSI tersebut memang tidak memiliki kredibilitas ala KN?

Sejak digelarnya Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) di Malang, Februari 2010 lalu, banyak pihak berharap akan segera ada perubahan yang signifikan dari kepengurusan PSSI hingga prestasi yang tak pernah bisa dibanggakan. Bahkan langkah Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi A Mallarangeng yang dianggap mengintervensi organisasi PSSI, oleh sejumlah kalangan dianggap sebagai keputusan yang tepat walau dihantui sanksi dari FIFA.

Keputusan KN yang menurut ketuanya Agum Gumelar diambil berdasarkan kesepakatan, tampaknya semakin menggambarkan bahwa KN yang banyak diharap bisa membantu akselerasi perubahan, malah menimbulkan pertanyaan baru, bahkan masalah baru.

Euforia heroik suporter sepak bola sejak tim nasional menjadi runner up dalam ajang AFF 2010, seakan menjadi momen yang menyesakkan. Bagaimana tidak, semangat itu perlahan mulai luntur dan suporter pun hanya bisa termangu menunggu apa yang akan terjadi pada episode berikutnya.

Kondisi yang bak asap dalam sekam pun ikut ditingkahi oleh sikap Kelompok 78 yang mengaku sebagai mayoritas pemilik suara yang akan memilih ketum PSSI. Dengan sikap kerasnya, Kelompok 78 bisa dipastikan akan menentang keputusan KN yang dianggapnya kontroversial. Sebagai pemangku-pemangku kepentingan utama sepak bola yang terlibat langsung dalam pengelolaan kompetisi dan pembinaan, wajar bila mereka merasa keputusan tersebut tak mampu mengakomodir harapan mereka.

Di balik keputusan KN, sebelumnya sempat terungkap bahwa sempat terjadi deadlock karena ada anggota KN yang menolak hasil keputusan yang akan dikeluarkan. Deadlock itu terjadi akibat munculnya sikap dan pertanyaan apakah KN harus mematuhi surat FIFA yang melarang ketiga nama di atas untuk ikut pemilihan. Demikian pula dengan parameter yang digunakan untuk proses verifikasi.

Kepergian Ketua KN Agum Gumelar ke markas FIFA di Swiss pun seakan menjadi mubazir, karena KN dinilai tak mampu berbuat banyak dan justru seperti memposisikan diri sebagai hamba sahaya dan FIFA sebagai Baginda Raja. Dan itu berarti larangan FIFA terhadap ketiga nama tersebut adalah titah Baginda Raja yang tidak boleh dibantah walau bertentangan dengan hati nurani. Boleh jadi jika sikap Agum kemungkinan besar didasari ketakutan terhadap adanya aturan jika tak mengikuti keputusan FIFA, akan diikuti oleh pembekuan keanggotaan Indonesia di FIFA. Itu memang lagu lama karena ancaman seperti itulah yang selalu digunakan dan cukup ampuh dilakukan oleh sejumlah pengurus PSSI, khususnya dalam periode kepengurusan di bawah daulat tuanku Nurdin Halid dan Noegraha Besoes.

Pengurus FIFA di Zurich, Swiss, memang memiliki otoritas sepak bola dengan kekuasaan absolut, terutama lewat statutanya. Bahkan langkah pemerintah mencampuri urusan sepak bola juga bisa berakibat keanggotaan di FIFA akan dibekukan juga. Namun hal itu ternyata tak sepenuhnya terbukti. Saat Menpora membekukan kepengurusan PSSI pimpinan Nurdin Halid dan langkah tersebut sangat jelas dinilai sebagai intervensi pemerintah, ternyata keanggotaan Indonesia di FIFA aman,-aman saja. FIFA pun sempat dituding tak memiliki sikap konsisten dengan statutanya sendiri. hal itu terlihat ketika PSSI memelintir statuta FIFA yang berkaitan dengan syarat calon ketum tidak boleh mantan napi dalam kongres tahun 2009 untuk meloloskan Nurdin Halid. Saat itu FIFA benar-benar tak bisa bicara. Ujung-ujungnya, FIFA dan PSSI dianggap oleh banyak pihak sebagai organisasi yang tidak bisa menghormati aturan yang mereka keluarkan. Aneh…

(bersambung)