Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Bisnis dan manajemen’ Category


Sebanyak sembilan modul telah disiapkan PINTAR untuk perbaikan SDM.

Gaung reformasi ternyata sampai juga di lingkup Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal itu diakui oleh Sesditjen Pajak, Herry Sumardjito, yang mengungkapkan bahwa DJP kini sedang memasuki tahapan Reformasi Perpajakan Jilid Dua. Menurutnya, dalam babak baru ini target manajemen SDM di DJP adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik, perbaikan proses bisnis Manajemen Sumber Daya Manusia, transparansi dan remunerasi yang seimbang, serta dapat menyumbangkan hasil kinerja pegawai yang bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia.
Herry Sumardjito juga menjelaskan tentang Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR) sebagai salah satu kegiatan utama dari program Reformasi Perpajakan Jilid Dua. PINTAR akan fokus pada teknologi informasi dan komunikasi serta perbaikan manajemen dan sistem SDM, seperti memperbaiki kebijakan SDM serta menciptakan manajemen SDM yang lebih modern, memperkuat kebijakan good governance dan fungsi internal control, serta meningkatkan kemampuan teknis maupun manajerial serta profesionalisme pegawai DJP melalui perbaikan program dan kurikulum pelatihan. Tak hanya sampai di situ, sebanyak sembilan modul telah disiapkan PINTAR untuk perbaikan SDM yang meliputi pengembangan organisasi, perencanaan pegawai, rekrutmen dan seleksi, administrasi kepegawaian, pengembangan dan pelatihan, manajemen pengukuran kinerja, manajemen pola karir, kompensasi dan tunjangan, dan kepatuhan internal.
Terkait dengan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN), kebutuhan SDM dan pelatihannya akan dilakukan oleh KPP Pratama dengan jumlah 299 kantor. “Masing-masing wilayah kerja KPP Pratama telah dibagi menjadi beberapa wilayah yang menjadi tanggung jawab seorang Account Representative (AR). Dengan kondisi tersebut, maka SDM yang dimiliki DJP saat ini dapat dikatakan memenuhi kebutuhan SPN,” ujar Herry Sumardjito.
Berdasarkan data per tanggal 16 Agustus 2011, jumlah seluruh pegawai DJP adalah 32.062 orang dengan jumlah pegawai structural 27.208 orang dan pejabat fungsional 4.854 orang. Dengan total kebutuhan SDM masing-masing KPP Pratama sebanyak 20 orang pelaksana sensus, diperkirakan pelaksanaan SPN kali ini akan melibatkan petugas pelaksana sensus sebanyak 5.980 orang. Sebanyak 2.990 orang di antaranya merupakan pegawai tetap DJP dan sisanya merupakan tenaga outsourcing. “Tenaga outsourcing akan menjadi pembantu pelaksana sensus dan akan selalu dalam pengawasan pegawai tetap DJP yang menjadi petugas pelaksana sensus,” kata Herry.


Soal SPN, diperkirakan masih ada masyarakat yang berpandangan negatif terhadap kegiatan sensus ini. Boleh jadi mereka khawatir terhadap kerahasiaan data dan arogansi petugas. Herry Sumardjito pun menjelaskan soal kerahasiaan data SPN. Menurutnya, kerahasiaan data telah dijamin dalam Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan. “Sanksi bagi yang melanggar ketentuan ini diatur dalam Pasal 41 UU KUP. Kami juga menerbitkan Tata Cara dan Pelaksanaan (SOP) SPN, sehingga pelaksanaan SPN akan terstandarisasi,” ujarnya.
Untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian para pegawai, terutama dalam mengolah data hasil sensus tersebut tentunya dibutuhkan pelatihan khusus. Pihak DJP pun telah mempersiapkan pelaksanaan SPN ini antara lain dengan melakukan pelatihan terhadap Petugas Pelaksana Sensus. Pelatihan pertama telah dilakukan di bulan Agustus 2011 dengan mengambil proyek percontohan di Jakarta yang diikuti peserta dari lima Kanwil DJP di Jakarta. Dari proyek percontohan ini dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dijadikan standar pelatihan yang akan dilakukan di masing-masing Kanwil DJP seluruh Indonesia.
Sebagai instansi pemerintah yang kinerjanya selalu mendapat perhatian dari masyarakat luas, DJP juga melakukan mutasi dan rotasi pegawai. Pola mutasi dan rotasi pegawai DJP sebagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, tentu saja berdasarkan standar penilaian dan kriteria yang yang mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagai acuan pengambilan kebijakan di bidang rotasi/mutasi/promosi. Sedangkan kriterianya meliputi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan (kepegawaian) yang mengatur pemindahan jabatan struktural atau jabatan fungsional. Kriteria lainnya adalah standar kompetensi jabatan yang ditetapkan, prestasi kerja, jangka waktu menduduki jabatan dan/atau lokasi unit kerja, peringkat jabatan, hukuman disiplin PNS jika ada catatan PNS yang bersangkutan pernah dikenakan sanksi atas pelanggaran disiplin pegawai, dan juga kriteria yang didasari kebutuhan organisasi.
Saat ini di Kementerian Keuangan telah diluncurkan nilai-nilai dan perilaku utama yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Menurut Herry Sumardjito, nilai-nilai tersebut akan menjadi pedoman perilaku SDM di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk DJP. “Sebagai pedoman nilai dan perilaku utama ini, diharapkan kinerja SDM di DJP akan menjadi lebih baik, berintegritas, dan berkualitas tinggi, namun tetap bermartabat dan kredibel,” kata Herry optimistis.
Di sisi lain, Herry Sumardjito juga mengakui bahwa rasio pajak di Indonesia saat ini masih sangat jauh dari potensi perpajakan yang seharusnya bisa direalisasikan. Untuk menggapai potensi tersebut, Herry sangat meyakini bahwa program SPN bisa memenuhi harapan menciptakan basis data perpajakan nasional yang dapat mendukung peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. “Sesuai dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut self assessment system, partisipasi aktif dan kerjasama dari masyarakat Wajib Pajak sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program ini,” ujarnya.

Read Full Post »


Dengan semakin mudahnya penyampaian SPT melalui internet/e-Filing atau melalui telepon/telefiling, Wajib Pajak bisa merasakan kepraktisannya, dapat dilakukan di rumah atau di tempat bekerja dan tidak perlu mengantre.

Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) yang dimulai akhir September 2011 hingga Januari 2012 mendatang sejak jauh hari telah dipersiapkan secara matang. Bahkan Direktorat Transformasi Proses Bisnis (TPB) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyusun SOP terkait dengan Sensus Pajak Nasional (SPN) yang terangkum dalam Buku Panduan Sensus Pajak Nasional. Buku panduan tersebut berisikan segala hal terkait SPN meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan SPN. Seperti diutarakan oleh Direktur TPB, Robert Pakpahan, buku panduan tersebut diharapkan dapat mendukung dan membantu seluruh jajaran DJP dalam pelaksanaan SPN. “Dengan buku tersebut, kami berharap mereka bisa bekerja secara PASTI: bekerja Profesional, menjaga Integritas, membangun Teamwork, dan selalu Inovatif,” ujarnya.
Selain itu, Direktorat TPB kini sedang melakukan penyusunan Peta Proses Bisnis. Lewat gambar dan diagram yang dibuat, akan mengidentifikasi secara jelas langkah-langkah yang dibutuhkan sebuah organisasi dalam menyelesaikan suatu proses. Peta ini juga akan memberikan deskripsi bagaimana cara suatu proses dilakukan. “Ibarat buku manual, peta menjadi “guide” bagi organisasi, karena di dalamnya menyediakan informasi lain yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses seperti input, output-nya, urutan kerja, ukuran kinerjanya, dan siapa yang melakukan,” kata Robert Pakpahan.
Menurut Robert, akan lebih baik jika ada dua peta proses bisnis bagi organisasi, yaitu peta “as-is” yang menggambarkan peta proses saat ini dan peta “to be” yaitu peta proses target. Peta “as is” digunakan untuk melakukan perbaikan proses serta analisis efisiensi dan efektivitas. Nah, terkait dengan program PINTAR (Project for Indonesia Tax Administration Reform), Direktorat Transformasi Proses Bisnis juga sedang menyusun peta proses bisnis target “to be”. Peta proses ini disebut dengan peta proses bisnis PINTAR. “Penyandingan peta proses bisnis saat ini dengan peta proses bisnis target dapat digunakan untuk pelaksanaan gap analysis yang bertujuan untuk mengetahui proses bisnis apa yang perlu ditambah, dihapus, atau dimodifikasi untuk mencapai kondisi target,” ujarnya.
Bagi DJP sendiri, dengan gambaran proses bisnis secara global hingga detailnya, peta proses bisnis tersebut tidak ubahnya seperti peta dunia yang menggambarkan tentang dunia secara global. Ya, peta akan membawa siapa pun kepada tujuan dengan tepat, cepat, dan tanpa buang waktu dan banyak bertanya, apalagi tersesat. “Demikian pula dengan DJP, peta proses yang dibuat akan membuat pencapaian tujuan dan misi organisasi DJP dapat diraih dengan better, faster, cheaper dan safer. Peta proses bisnis ini akan mempermudah DJP secara organisasi untuk melakukan perbaikan (improvement) melalui process-based corrective dan preventive actions,” kata Robert menjelaskan. Peta Proses, lanjut Robert, dapat menjadi alat untuk merancang sumber daya manusia (SDM), menyusun Standard Operating Procedure, menetapkan Job Description, menambah atau mengurangi resources lain, serta merancang proses bisnis baru.
Sementara itu, berkaitan dengan pengolahan SPT melalui Drop Box, konsep tersebut dilatarbelakangi oleh peningkatan jumlah Wajib Pajak secara signifikan pada tahun 2009 dari 8 juta Wajib Pajak menjadi 14 juta Wajib Pajak. Peningkatan tersebut seiring dengan berlakunya perubahan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru. Robert Pakpahan menjelaskan bahwa peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar diharapkan juga akan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke DJP. Dan DJP pun membuat prosedur penerimaan SPT Tahunan yang dapat disampaikan kepada petugas penerima SPT Tahunan DJP (Drop Box).
Menariknya, proses penerimaan SPT juga dibuat sepraktis mungkin hanya dengan memasukkan SPT ke dalam amplop tertutup yang diberi identitas Wajib Pajak dan langsung diberikan tanda terima. “Tidak ada proses penelitian SPT terlebih dahulu seperti prosedur yang ditetapkan sebelumnya. Jadi proses penerimaan SPT berlangsung secepat mungkin agar tidak terjadi antrean Wajib Pajak,” ujar Robert Pakpahan.
Selain di setiap unit Kantor Pelayanan Pajak, kini unit Drop Box untuk menerima SPT Tahunan juga bisa ditemui di pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti di perkantoran pemerintah maupun swasta, pusat perbelanjaan, pasar, dan lain-lain. Wajib Pajak pun lebih mudah menyampaikan SPT tahunannya ke tempat terdekat dengan aktivitas sehari-hari. Jumlah Wajib Pajak memang terus mengalami peningkatan. Hingga Juli 2011 tercatat berjumlah 18,5 juta Wajib Pajak. Sebanyak 8,5 juta Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunannya pada tahun 2011 yang 94% di antaranya merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan sisanya adalah Wajib Pajak Badan. Dengan adanya Sensus Perpajakan, diharapkan jumlah Wajib Pajak akan ikut meningkat. Selain melalui Drop Box, untuk mempertahankan pelayanan yang prima, Direktorat TPB melakukan pengembangan prosedur penerimaan SPT melalui beberapa pilihan seperti media internet/e-Filing atau melalui telepon/telefiling.
Robert Pakpahan mengakui bahwa hingga kini masih sangat sedikit Wajib Pajak yang menggunakan e-Filing karena prosedur yang ada agak rumit. “Kami akan dilakukan perubahan prosedur yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat, agar makin banyak digunakan oleh Wajib Pajak. Dengan semakin mudahnya penyampaian SPT melalui internet (e-Filing) atau melalui telepon (telefiling), Wajib Pajak bisa merasakan kepraktisannya, dapat dilakukan di rumah atau di tempat bekerja dan tidak perlu mengantre. “Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat pula,” kata Robert Pakpahan.

Read Full Post »



Seluruh sistem tersebut dibangun menggunakan teknologi perangkat lunak yang biasa digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang berskala enterprise,” kata Harry Gumelar.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), teknologi informasi menjadi sangat penting karena menyangkut kinerja layanan dan pendataan. Bahkan kinerja Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI) merupakan pencapaian kinerja organisasi dua unit layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yaitu Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) dan Direktorat TTKI. Kedua unit tersebut telah menghasilkan sejumlah terobosan seperti Modul Penerimaan Negara (MPN), e-Registration (sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online), e-Filing (cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara online dan real time), e-SPT, dan call center (Kring pajak 500200).
Menurut Direktur TTKI, Harry Gumelar, pihaknya telah bekerja sama dengan Direktorat P2Humas dalam pengembangan call centre untuk memudahkan komunikasi dan interaksi antara Wajib Pajak yang ingin menanyakan hak dan kewajibannya agar lebih mudah terlayani. “Saat ini kami bertanggung jawab pada pengembangan perangkat TIK dan pendukungnya, yaitu kebijakan tata kelola TIK DJP,” ujarnya.
Salah satu implementasi pengembangan perangkat TIK adalah untuk kepentingan administrasi perpajakan internal melalui sejumlah aplikasi yang menunjang kinerja pelaksanaan tugas pegawai DHP dan pembangunan Pusat Pengolahan Data Dokumen Perpajakan (PPDDP). Pengembangan tersebut akan sangat membantu perekaman dan dokumentasi data Wajib Pajak yang hingga saat ini telah mencakup wilayah kerja di seluruh Kantor Wilayah di Jakarta, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II, dan Kanwil DJP Banten.
Harry Gumelar menambahkan, jika perhitungan nilai memakai skala nilai 1–100, maka Teknologi Informasi DJP berada di posisi skala nilai 60. Sehingga pihaknya sangat berharap ke depannya masih perlu ditanamkan nilai-nilai tata kelola TIK yang baik kepada seluruh pegawai DJP untuk menghasilkan output yang baik dan dapat menyukseskan program PINTAR yang akan dibangun. “Sehingga nantinya DJP mempunyai satu sistem yang terintegrasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak pun jadi lebih optimal,” katanya. Perkembangan program PINTAR (Project for Indonesia Tax Administration Reform) kini masih dalam proses evaluasi peserta lelang dan sampai saat ini belum terdapat kendala.
Salah satu kegiatan besar DJP adalah Sensus Pajak Nasional (SPN) yang berlangsung sejak akhir September 2011 hingga Januari 2012 mendatang. SPN dilaksanakan secara serentak oleh seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Aktivitas SPN sendiri sangat membutuhkan dukungan teknologi sistem informasi yang memadai dan dapat digunakan oleh unit kerja DJP secara efektif dan benar-benar dapat membantu petugas di lapangan,” kata Harry Gumelar.
Empat tahapan SPN seperti tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi, serta tahap tindak lanjut memang sangat membutuhkan sistem informasi yang memadai. Bahkan setelah kegiatan sensus berakhir, sistem informasi tetap berperan penting untuk menyajikan hasil sensus secara komprehensif, memfasilitasi kegiatan analisis, dan membantu petugas dalam mengambil keputusan. Sehingga hasil dari kegiatan SPN ini benar-benar dapat digunakan sesuai dengan tujuannya.
Sebuah sistem informasi memang tidak bisa terlepas dari dua elemen utama yaitu data dan sarat teknologi. Data yang diperoleh akan diolah oleh sistem menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Sedangkan teknologi merupakan ‘alat’ yang digunakan untuk mengolah data tersebut. “Dalam SPN banyak sekali data yang terlibat, termasuk teknologi yang harus dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan SPN,” ujar Harry Gumelar.
Untuk menjalankan administrasi perpajakan, DJP memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat keras berupa Data Center (DC) yang berada di Kantor Pusat DJP dan DRC di tempat lain saling terintegrasi untuk menjaga ketersediaan sistem informasi. Setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) srtidaknya memiliki tiga server untuk aplikasi lokal maupun sebagai client untuk aplikasi terpusat. Untuk menghubungkan antarunit kerja (KPP, Kanwil dan Kantor Pusat), DJP menyewa jaringan dari penyedia jasa jaringan dengan bandwidth antara 512 Mbps hingga 10 Gbps.
Dari sisi perangkat lunak, DJP memiliki tiga sistem utama yaitu SI DJP, SIPMOD, dan SISMIOP. Perangkat SI DJP merupakan sistem terpusat yang digunakan untuk melayani KPP di wilayah Jawa dan KPP Madya. Sedangkan di luar wilayah tersebut, DJP menggunakan SIPMOD yang dipasang secara lokal di KPP bersangkutan. Khusus untuk administrasi PBB, DJP menggunakan SISMIOP dan SIG PBB (Sistem Informasi Geografis PBB). “Seluruh sistem tersebut dibangun menggunakan teknologi perangkat lunak yang biasa digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang berskala enterprise,” kata Harry Gumelar.
Teknologi informasi memang seharusnya bisa memberikan kemudahan dan manfaat yang optimal. Namun di sisi lain Harry Gumelar juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih banyak Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya yang belum menggunakan kemudahan-kemudahan layanan pembayaran kewajiban perpajakannya. Harry pun menyebut contoh untuk pembayaran SPPT PBB. Menurutnya, selain Wajib Pajak membayar langsung pada Bank Persepsi yang ditunjuk, maka Wajib Pajak bisa juga membayar melalui ATM yang telah bekerja sama dengan pihak DJP ataupun kemudahan lainnya seperti pembayaran melalui internet banking. Artinya, di situ terdapat pengertian bahwa pembayaran tunai bukan hanya di Kantor Pelayanan Pajak. Demikian pula dengan layanan call center Kring Pajak 500200 yang bisa dimanfaatkan lebih optimal untuk kemudahan pelayanan dan pengaduan bagi Wajib Pajak.

Read Full Post »


Dengan semakin berkembangnya media layanan yang bisa diakses oleh Wajib Pajak, kebutuhan terhadap informasi perpajakan dilayani lewat beberapa media layanan yang memanfaatkan teknologi informasi.

Salah satu penunjang dalam suksesnya kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah pemanfaatan teknologi informasi. Ya, di era digital kini, teknologi informasi memang menjadi teramat penting. Tak terkecuali DJP yang mempunyai direktorat tersendiri yaitu Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP). Beban Direktorat TIP memang tak bisa dibilang ringan mengingat tugasnya untuk menyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan dalam bidang pemantauan system dan infrastruktur, pemberian dukungan dan layanan operasional, serta pembinaan pengolahan data dan dokumen.
Seluruh unit kerja di DJP didukung oleh pelayanan operasional Direktorat TIP mulai dari sistem informasi, aplikasi, dukungan teknis dan jaringan komunikasi data, termasuk bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran data elektronik, hingga pengelolaan intranet dan internet. Menurut Direktur Teknologi Informasi Perpajakan, Yoyok Satiotomo,, untuk lebih mengoptimalkan penyediaan data dan informasi terkait Wajib Pajak, pihaknya menjalin kerja sama dalam bentuk pertukaran data dan informasi dengan sejumlah instansi terkait seperti Bank Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Badan Pusat Statistik, Ditjen Imigrasi, seluruh Eselon I Kementerian Keuangan (Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Keuangan, dan lainnya), serta instansi lainnya.
Dengan semakin berkembangnya media layanan yang bisa diakses oleh Wajib Pajak, kebutuhan terhadap informasi perpajakan dilayani lewat beberapa media layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan layanan konvensional seperti website pajak.go.id, call center 500200, dan melalui kantor pajak di seluruh Indonesia. Semua layanan tersebut sesuai dengan visi DJP sebagai institusi pemerintah penyelenggara sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat karena integritas dan profesionalisme. Untuk mewujudkannya, DJP membutuhkan dukungan penerapan teknologi informasi yang memadai yang selalu dievaluasi dan disempurnakan secara berkesinambungan.
Berkaitan dengan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) yang bertujuan untuk pemutakhiran data perpajakan, seluruh data yang masuk dan diolah lebih lanjut di Bank Data DJP, sekaligus untuk memperluas basis pajak yang dibutuhkan untuk penggalian potensi perpajakan. Direktur TIP pun mengakui bahwa dalam pelaksanaan SPN sangat mungkin ditemui kendala seperti kurangnya jumlah tenaga pengolah data, termasuk kualitas data hasil SPN. “Untuk itu, penting sekali bagi tenaga pengolah dalam mengidentifikasi, merekam, membersihkan, dan memvalidasi data sesuai dengan standar pengolahan data di DJP. Sehingga nantinya data hasil SPN tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak,” ujarnya.
Yang tak kalah pentingnya adalah keamanan database perpajakan yang aman dari gangguan, termasuk gangguan seperti ‘hacker’ dari luar. Pihak DJP sendiri sangat menyadari dan telah melakukan langkah pengamanan lewat beberapa tingkat keamanan. Seperti database perpajakan core yang bersifat transaksional yang disimpan terpusat dan hanya bisa diakses oleh pegawai yang berwenang. Penyimpanan database tersebut terpisah dari database yang dimanfaatkan untuk analisis dan bisa diskses oleh unit kerja DJP atau yang disediakan untuk Wajib Pajak dan instansi lain yang berwenang. Menurut Yoyok Satiotomo, database perpajakan dilindungi dengan firewall dan pengaman lainnya. Bahkan akses ke dalam database perpajakan selalu dipantau oleh pegawai terlatih dan berpengalaman dalam tugas tersebut. “Jadi tidak semua pegawai dapat mengakses database perpajakan. Akses hanya diberikan kepada pegawai yang telah mendapatkan otorisasi melalui SOP dan sesuai dengan kewenangannya,” kata Yoyok Satiotomo.
Bagi masyarakat atau Wajib Pajak, rasanya tak perlu khawatir soal kerahasiaan database perpajakan. Sesuai dengan Pasal 34 dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), maka seluruh database seperti surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan data lain yang dilaporkan Wajib Pajak, termasuk data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, data Wajib pajak yang diperoleh dari pihak ketiga, hingga dokumen dan rahasia Wajib Pajak, adalah bersifat rahasia dan merupakan rahasia jabatan bagi seluruh pegawai DJP. “Kecuali diminta oleh pejabat atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara,” ujarnya menambahkan. Walau demikian, Wajib Pajak tetap dapat memanfaatkan informasi seperti identitas Wajib Pajak dan informasi lain yang bersifat umum mengenai perpajakan seperti statistik penerimaan pajak, jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak, statistik permohonan Wajib Pajak, dan statistik tunggakan pajak.
Di sisi lain, masyarakat pun perlu juga mengetahui bahwa Direktorat TIP tak hanya mengolah data perpajakan yang bersumber dari Wajib Pajak. Direktorat TIP juga mengelola data dari pihak lain dan memanfaatkannya sebagai data pembanding untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yang terkait dengan kewajiban perpajakannya. Kepada seluruh masyarakat pun dihimbau agar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar untuk menghindari terkena sanksi perpajakan. Demikian pula dengan pelaksanaan SPN yang sedang dilakukan oleh DJP. “Kami sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk ikut menyukseskan kegiatan Sensus Pajak Nasional demi kepentingan negara dengan memberikan jawaban yang jujur dari setiap pertanyaan yang diajukan petugas sensus,” kata Yoyok Satiotomo.

Read Full Post »


Josephine masih ingat betul aktivitasnya di Balai Penelitian Perikanan Air Tawar di Pasar Minggu yang memanfaatkan garasi sebagai laboratorium sementaranya saat itu.

Kecintaan, kompetensi, dan pengalaman, memang menjadi langka jika sudah dikaitkan dengan kepentingan yang lebih besar. Itulah gambaran dari sosok Josephine Wiryanti yang sejak diangkat menjadi pegawai negeri sipil hingga setelah pensiun tetap konsisten lewat pemikirannya untuk memajukan perikanan Indonesia. Bahkan Victor PH Nikijuluw, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, menilai Josephine sebagai sosok dengan kontribusi yang sangat besar untuk Indonesia. “Selain konsisten, bahkan setelah pensiun pun, beliau ikut mengembangkan dan meletakkan dasar Good Manufacturing Practices dalam bidang perikanan. Beliau juga membuat konsep dan mengembangkannya, sehingga berkat kerja kerasnya kita bisa mengekspor dan diterima di seluruh dunia,” ujar Victor PH Nikijuluw.
Ya, sebagai profesional dalam bidang sistem manajemen mutu dan keamanan pangan pada industri hasil perikanan, Josephine Wiryanti memang pantas mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Mutu Indonesia pada pencanangan Bulan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 2011. Sebelumnya, pada Januari 2009 di Maroko, Josephine juga telah menerima penghargaan dari International Association of Fish Inspectors (IAFI) dalam bidang yang sama. Wanita kelahiran Purwokerto ini memulai kariernya di Lembaga Teknologi Perikanan, di Dirjen Perikanan Kementerian Pertanian pada tahun 1966. Sebagai salah satu tenaga teknis dalam pengembangan sistem pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan, Josephine mengaku banyak belajar dari para ahli senior teknologi pangan seperti Sofyan Ilyas, Sunyoto, dan Burhanuddin Lubis – ketiganya sudah wafat. Josephine masih ingat betul aktivitasnya di Balai Penelitian Perikanan Air Tawar di Pasar Minggu yang memanfaatkan garasi sebagai laboratorium sementaranya saat itu.
Dengan luas lautan dan potensi hasil perikanan yang melimpah, sudah selayaknya pemerintah meningkatkan penerimaan devisa negara dengan menggalakkan pemasaran komoditas primadona hasil perikanan ke mancanegara. Josephine pun menjelaskan bahwa sejak awal 1970-an Dirjen Perikanan telah melakukan penguatan kelembagaan untuk mencapai sasaran kebijakan dalam bidang pembinaan dan penawasan mutu hasil perikanan, termasuk pengembangan sertifikasi kelayakan unit pengolahan pada dekade 1980-an, hingga pengembangan penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan prinsip Hazard Analysis Critical ControlPoint (HACCP) pada dekade berikutnya, termasuk persyaratan mutu dari Food and Drugs Administration (FDA) Departemen Kesehatan Amerika Serikat.
Di sisi lain, Josephine juga mengakui bahwa berbagai upaya tersebut, termasuk regulasi dan sertifikasi eksportir produk perikanan, memberikan dampak meningkatnya kepercayaan negara-negara Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat yang kini semakin membaik. “Selain Uni Eropa, produk perikanan Indonesia juga pernah ditolak oleh pasar Amerika dan Jepang yang umumnya disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha saat menangani dan mengolah produknya pada sejumlah proses rantai produksi,” ujar Josephine yang kini aktif sebagai konsultan dan auditor.
Josephine pun berharap agar reorganisasi yang kerap terjadi tak lagi menjadi kendala. Bahkan kelembagaan pembinaan dan pengendalian mutu di Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa berperan penting dalam pembinaan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah nasionalisme dan mental di semua lini yang harus dibangkitkan kembali agar hasil perikanan Indonesia bisa memberikan kontribusi bagi lumbung devisa negara. Victor PH Nikijuluw pun berpendapat senada. “Dengan pembinaan mutu ini kita juga berharap bisa meraih dua target besar. Konsumen dalam negeri mendapat mutu yang baik untuk dikonsumsi dan produk kita bisa diterima di negara lain,” ujar Victor PH Nikijuluw.
______________


Josephine Wiryanti
Tempat, tanggal lahir: Purwokerto, 21 Maret 1943
Pendidikan:
University of Surrey, Inggris (MPh-PhD, Biochemical Nutrition), 1980
University of London (London School of Hygiene and Tropical Medicine), Inggris (Diploma in Clinical/Human Nutrition), 1975
University of Ghent, Belgia (Dipkoma in International Course on Food Science and Applied Nutrition), 1974
University of London (Queen Elizabeth College), Inggris (Course in Applied Nutrition), 1973
Akademi Pertanian Indonesia, Jakarta (Teknologi Pengolahan Pangan/Ikan), 1969

Karier:
Kepala SubDirektorat Pengawasan dan Pengendalian, Dirjen Perikanan, Departemen Pertanian, 1988-1999
Fish Processing and Quality/Safety Specialist, Asian Development Bank (ADB), 2008-2010
Consultant (HACCP), ATF/International Trade Centre/Wolrd Trade Organization), Jenewa, 2006-2007
Consultant/Supervisor/Advisor for implementation of HACCP, ISO 22000-2005, BRC and or ISO 9000, BRC, ISO 9002:1994, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008

Penghargaan:
International Association of Fish Inspectors (IAFI), Maroko, 2009
Tokoh Mutu Indonesia, Bulan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, 2011

Read Full Post »


Aktivitas duduk bekerja di kantor biasanya menjadi dominasi kegiatan rutin. Demikian pula saat melakukan rapat, bertemu tamu, atau sekedar menunggu. Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan yang optimal, ada baiknya mengenal pentingnya tiga fungsi kursi yang biasa digunakan di kantor.
Dimulai dari kursi kerja (task chair) yang memiliki ciri dasar memiliki roda dan dapat berputar dengan fitur swivel untuk memudahkan penggunanya melakukan aktivitas lainnya lebih cepat dan lebih efisien. Pada dasarnya, kursi kerja didesain untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan saat digunakan untuk waktu yang lama. Dalam perkembangannya, fitur swivel dan roda masih dirasakan belum cukup meningkatkan produktivitas dan tingkat kenyamanan yang diharapkan. Hingga munculnya kebutuhan dari aspek ergonomis, sekaligus menjadi pertimbangan penting dalam sebuah kursi kerja. Mengingat peran kursi kerja untuk digunakan dalam waktu yang lama dalam bekerja, maka kursi kerja ergonomis didesain untuk mendukung posisi duduk yang benar sehingga meminimalisasi cidera yang terjadi pada tubuh akibat duduk yang terlalu lama.
Namun Datascrip sebagai authorized dealer SITIA menjawab kebutuhan penggunanya dengan seri kursi kerja terbaru Eclipse yang mampu meningkatkan produktifitas kerja dan tetap memperhatikan kenyamanan dan aspek ergonomis. Seri Eclipse memberikan pilihan kursi kerja bersandaran tinggi (high back), bersandaran sedang (medium back), dan kursi hadap (visitor chair). Selain memiliki 40 adjusmnet armrest untuk tingkat kenyamanan optimal, sliding seat-nya dapat mengatur kedudukan sebanyak 5 cm ke depan atau ke belakang. Demikian pula dengan high adjustable backrest yang ketinggiannya bisa diatur untuk menyesuaikan dengan bagian tulang punggung penggunanya.
Untuk kursi rapat (meeting/conference chair), SITIA seri Hibicus memberikan bentuk menawan paduan dua cekungan yang menampilkan kemewahan dan aspek estetika ruang rapat. Dengan material bahan beragam yang dapat dipadupadankan, serta pilihan mekanisme dan kaki sesuai kebutuhan. Kursi rapat tak hanya digunakan untuk internal, tetapi juga untuk melayani tamu. Dan Hibicus mampu mengakomodasi berbagai pertimbangan yang dibutuhkan, termasuk berbagai tipe tubuh penggunanya. Untuk ruang rapat, bisa dipilih mekanisme dan kaki berupa kursi statis berkaki empat yang juga bagus untuk digunakan di ruang tunggu. Bisa juga dipilih kursi statis berkaki lima dengan mekanisme autoreturn atau kursi swivel berkaki lima dengan roda dan gaslift. Selain seri Hibicus, SITIA juga menyediakan kursi rapat seri Major untuk kenyamanan posisi duduk dalam berbagai situasi dan kesempatan.
Yang tak kalah pentingnya adalah kursi tunggu, karena kursi tunggu bisa mencerminkan kesan pertama yang baik. Dengan menyesuaikan ukuran ruang tunggu dengan kursi tunggu yang digunakan serta memperhatikan desainnya, akan memberikan citra yang akan dirasakan oleh tamu. Melalui kursi tunggu seri Momo, SITIA menawarkan konsep yang praktis, mudah, dan nyaman digunakan. Selain dapat ditambah dan disesuaikan dengan kebutuhan ruang tunggu tanpa mengurangi keindahannya, juga lebih mudah diatur, diintegrasikan, serta dipindahkan. Untuk mengakomodasi sesuai kebutuhan tuang tunggu, SITIA menawarkan pilihan seri Momo satu dudukan, dua dudukan, atau tiga dudukan. Dan yang perlu diingat, kursi tunggu bukanlah sekedar kursi atau pelengkap saja, tetapi mencerminkan roda bisnis yang terus berkembang yang akan terlihat dari sudut pandang tamu dan rekanan.

Read Full Post »


“Anda tidak berhak dipuji kalau tidak bisa menerima kritik”. Itulah yang diungkapkan oleh artis Halle Berry ketika menerima Razzie Award pada tahun 2005 lalu. Ketika itu Halle Berry mendapat anugerah sebagai pemain terburuk dalam film Cat Woman. Sebelumnya, tak ada satu artis pun yang berani hadir secara langsung dan lebih memilih mengirimkan pesannya lewat video.

Sebenarnya, seberapa jauh kritik itu dianggap sebagai musibah atau kehancuran? Dan siapa saja yang mampu menerima kritik layaknya saat menerima pujian? Apa pun bentuknya, kritik memang tidak disukai oleh siapa pun. Dan bisa dipastikan bahwa di dunia lebih banyak pengkritik daripada yang dikritik. Mulai dari nasehat, sindiran, lelucon, hingga caci-maki yang teramat pedas pun bisa muncul kapan saja. Dan tak ada yang bisa menjamin siapa pun bebas dari kritikan.

Ketika orang mengkritik kita, berarti kita diperhatikan orang lain. Nah, jika diperhatikan orang lain berarti ada yang ingin dibangun pada diri kita. Ketika orang orang masih mau mengkrikitk kita, sebenarnya itu adalah satu anugerah bagi kita. Mengapa harus dikritik? Ada tiga poin penting di sini. Yang pertama, kalau kita mau menerima kritik itu, ya kita terima saja semuanya. Karena munculnya kritik disebabkan adanya ketidaksesuaian menurut pandangan orang terhadap norma atau etika yang ada. Bagi pihak yang mengkritik, biasanya berpikir sah-sah saja karena memang perlu dikritik. Namun bagi yang dikritik pun, sah-sah pula jika berkata, bertindak, atau memberlakukan sesuatu. Ketika sebuah institusi atau individu melakukan aktivitas atau sebuah keputusan, maka orang lain akan menganggap itu adalah sikap institusi atu individu tersebut. Tetapi ketika suatu aktivitas atau keputusan itu menjadi sikap kelompok, maka itu akan menjadi budaya. Demikian pula ketika seseorang dari sebuah kelompok atau institusi melakukan sebuah tindakan, maka tindakan itu akan langsung dikritik dan melekat menjadi budaya kelompok atau intitusi tersebut. Padahal sesungguhnya yang terjadi tidaklah demikian.

Untuk mengatasi kritik tersebut, sepatutnya dan sesegera mungkin dilakukan klarifikasi bahwa tindakan tersebut hanyalah tindakan individu yang tidak mencerminkan budaya kelompok atau institusi. Dan akan lebih baik lagi jika dilakukan tindak lanjut yang diperlukan, termasuk perbaikan. Tetapi kalau kritik tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, ada tiga poin yang bisa dilakukan. Pertama adalah anggap saja hal tersebut menjadi sebuah pengalaman. Kedua, anggap saja kita sebagai orang ketiga sedang melakukan ekseperimen atau observasi. Yang ketiga, it’s a business thing and nothing personal.

Kalau sampai ada yang mengkritik pada personality atau kebiasaan sebagai individu, maka itu sudah menjadi sebuah komposisi yang harus diubah. Tidak ada cara lain. Apalagi jika sudah dianggap cara berlaku yang tidak sesuai dengan norma, etika, atau peraturan pergaulan, ya ubahlah segera. Artinya tidak bisa kita bertahan tanpa penyesuaian. Apalagi jika kita sudah menyadari bahwa kita berada dalam lingkungan dan hidup bermasyarakat.

Untuk mengatasi kritik, hal yang paling penting adalah harus disadari bahwa kritik itu akan selalu terjadi dan cenderung disebabkan adanya tindakan atau perkataan yang kurang baik dan tidak sesuai dengan yang ada dan berlaku di masyarakat. Lalu bagaimana mengatasi kritik dengan bijaksana?  Terimalah kritik sebagai anugerah. Kalau ada yang mengkritik, berarti pengkritik tersebut menyayangi pihak yang dikritiknya. Lebih sulitnya adalah ketika seseorang diam dan tidak melakukan apapun.

Kritik yang positif adalah selalu membangunkan kita, apapun isi kritiknya. Apa saja yang membangkitkan dan memberikan manfaat bagi kita, maka itu akan menjadi kritik yang baik. Tetapi ketika kritik itu sudah memasuki ranah yang menyangkut jati diri dan harga diri, mungkin itu sudah tidak termasuk kategori kritik yang membangun, bahkan bisa dianggap sudah merambah dalam ranah penghinaan. Artinya, sebuah tindakan kritik yang diakibatkan karena tindakan seseorang, maka itu dianggap laik. Jadi kritik yang positif itu dibatasi pada hal yang membangun dan memberikan manfaat. Namun yang sering dilupakan adalah bahwa kita dibangun di atas perkataan dan tindakan kita sendiri. Setiap saat kita selalu berupaya membangun dalam hal pergaulan, kehidupan, aktivitas, bisnis, dan juga pencitraan diri. Sadar atau tidak, itu adalah akibat dari perkataan dan tindakan diri sendiri. Jadi perhatikanlah apa yang sedang kita pikirkan karena akan berakibat pada ucapan dan tindakan yang berujung pada kebiasaan.

Jadi, suka atau tidak suka, kritik itu baik bagi siapa saja. Maka bersyukurlah jika banyak yang mengkritik. Dan bagi siapa saja yang belum siap menerima kritik, bisa dianggap yang bersangkutan belum siap untuk hidup. Ketika kita berjalan, orang akan menilai kita. Dan kita harus siap menerima penilaian tersebut walau hanya sekedar dengan mimik dan tak diungkapkan melalui perkataan atau tindakan lainnya.

Menyangkut kasus yang terjadi antara Rumah Sakit Omni Internasional dengan Prita Mulyasari terkait dengan email keluhan layanan yang dituangkan Prita Mulyasari sebagai pasien, seharusnya bisa diselesaikan tak sampai berlarut hingga ke meja hijau. Setidaknya pihak Omni bisa memanggil Prita atau mendatanginya untuk menyelesaikan masalahnya. Hal yang bisa dilakukan pihak Omni adalah meminta maaf jika memang telah terjadi kesalahan di pihak Omni, atau meminta klarifikasi dalam bentuk pernyataan terbaru dari Prita jika terdapat kesalahpahaman dalam isi keluhannya. Akan lebih elegan jika hal itu bisa diselesaikan dalam ranah dunia maya juga. Artinya, ketika salah satu pihak seperti yang dialami Omni tidak mampu menerima kritik, kemungkinan penyelesaiannya akan memakan biaya yang lumayan besar dan hasilnya pun belum tentu memuaskan.

Andai pihak Omni sejak awal mau bersikap lebih bijak, selain tak perlu mengeluarkan biaya, juga tentunya akan mendapatkan simpati yang lebih luas dan berdampak pada pencitraan positif. Jadi sadarilah bahwa manusia itu diciptakan dengan “keterbatasan” dan sudah “tercemar” (created-limited-polluted). Bahkan banyak perusahaan besar yang rajin melakukan survey hanya untuk mengetahui kelemahannya. Sesungguhnya kritik memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membuka persepsi, wawasan, dan paradigma baru. Setidaknya, dengan kemampuan mengelola kritik yang diterima, akan melatih mental menghadapi tantangan yang mungkin saja bisa lebih berat lagi di masa mendatang. Jika perlu, hadapilah kritik dengan senyuman.

Read Full Post »


Etika dalam berbisnis kembali mengemuka menyusul sejumlah kasus yang dianggap banyak pihak lebih disebabkan kurangnya pemahaman etika. Secara umum, etika bermakna tentang hal-hal yang baik dan buruk, termasuk juga tentang hak dan kewajiban moral atau perilaku. Umumnya, setiap pebisnis atau pengusaha sudah memahami kelaziman dalam perilaku berbisnisnya. Namun demikian masih saja kerap ditemui hal-hal yang dianggap menodai etika dalam berbisnis.

Simak saja kasus Rumah Sakit OMNI International yang sempat menjadi sorotan masyarakat luas ketika menuntut pasiennya sendiri Prita Mulyasari yang mencoba menyampaikan keluhannya melalui dunia maya. Demikian pula dengan kasus Bank Century yang diambil alih oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sejak November 2009. Kedua kasus tersebut sarat dengan perilaku dalam berbisnis dan pelayanan terhadap konsumen.

Dalam dunia bisnis memang terkandung tiga unsur penting yaitu etika, perilaku, dan moral. Ketiga unsur itu memang tak bisa dipisahkan. Jadi pebisnis pun tak melulu semata mengejar keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga bagaimana menjalin hubungan baik dengan konsumennya. Apalagi ketika dalam menjalankan bisnisnya berhubungan langsung dengan konsumen yang memang lebih banyak berlindung di balik prinsip “pembeli adalah raja”. Dalam ranah inilah ketiga unsur itu berperan.

Dari sisi pebisnis, menjalin hubungan dengan konsumen sebenarnya merupakan salah satu bentuk edukasi sekaligus menanamkan imej produknya. Dan itu merupakan salah satu bentuk layanan yang akan berbuah manis untuk jangka panjang. Ketika kepuasan sudah melekat di hati konsumen, soal harga pun bisa menjadi nomor urut berikutnya. Apalagi dalam dunia bisnis juga berlaku seleksi alam. Artinya, sebuah perusahaan dengan kualitas produk dan layanan yang bagus akan mendapat penghargaan (reward) dari konsumennya. Sebaliknya, dengan jejak rekam yang buruk, siapa pun harus siap menerima hukumannya (punishment). Itulah dua kutub dengan dua kompensasi yang berbeda.

Perkembangan dalam dunia usaha kian hari memang semakin ketat, termasuk juga sistem dan pengawasannya. Namun demikian, kita tidak bisa beranggapan bahwa dalam lingkup dunia bisnis hanya digeluti oleh individu-individu yang menjunjung tinggi kejujuran, berhati mulia, atau pun selalu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang pasti, nyaris tak satu pun bisnis yang meraih kesuksesan dengan mengabaikan etika. Bahkan banyak kalangan mengakui jika aspek spiritual juga ikut andil dalam kisah sukses sebuah bisnis. Di sinilah

Etika dalam berbisnis sebenarnya bukan hanya kemampuan melayani, tetapi juga melakukan pengembangan sebagai langkah antisipatif ke depan. Dalam sebuah studi disebutkan bahwa pengembangan produk ramah lingkungan atau peningkatan environmental compliance bisa meningkatkan pendapatan persaha (earning per share) perusahaan. Selain itu juga akan mendongkrak keuntungan dank e depannya akan lebih mudah untuk meningkatkan investasinya. Bahkan pada tahun 1999, jurnal Business and Social Review mengungkapkan terdapat 300 perusahaan besar yang telah melakukan komitmen dengan publik yang berlandaskan kode etik, mampu meningkatkan market value added hingga tiga kali lipat dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak melakukannya. Demikian pula dengan riset DePaul University (1997) yang mendapatkan sejumlah perusahaan yang merumuskan komitmen korporatnya untuk menjalankan prinsip beretika berdampak positif terhadap kinerja finansial (revenue) yang lebih baik daripada perusahaan lain yang tidak menjalankannya.

Nah, yang menarik untuk ditelusuri adalah sejauh mana prinsip-prinsip etika bisnis bisa berjalan dengan baik. Harus diakui, sebenarnya banyak perusahaan yeng telah berupaya menjalankannya walau dengan prinsip yang berbeda-beda. Namun demikian, semua itu harus dibangun dalam bentuk budaya perusahaan (corporate culture) yang didasari visi dan misi yang kuat, termasuk pengaruh gaya kepemimpinan dalam melakukan evaluasi dan penyegaran yang berkelanjutan. Hingga pada akhirnya akan memberikan motivasi kepada seluruh unsur organisasi yang terlibat di dalamnya untuk bersikap dan berperilaku yang relatif sama.

Dalam situasi dan kondisi perekonomian dunia saat ini, baik pebisnis maupun konsumen, sebenarnya sudah membentuk sebuah simbiosis yang saling menguntungkan. Rasanya tak ada lagi perusahaan yang menutup diri atau enggan untuk melakukan perbaikan demi kemajuan bisnisnya. Mereka secara sadar mengakui bahwa jika bisnisnya tidak terbuka dan tidak melakukan pembenahan, cepat atau lambat pelanggannya akan beralih dan meninggalkannya.

Untuk perkembangan dan kelangsungan sebuah perusahaan dalam jangka panjang, diperlukan sebuah tanggung jawab sosial dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial yang akan menjadi sebuah nilai positif bagi perusahaan. Setidaknya pencitraan positif sedang dibangun dan dianggap sebagai investasi jangka panjang. Artinya, walau berbagai kegiatan sosial memerlukan biaya yang cukup besar, namun akan sangat kondusif dan menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang.

Dalam kasus RS OMNI International versus Prita Mulyasari maupun kasus yang dialami Bank Century dan nasabahnya, terlepas dari persoalan siapa yang benar atau siapa yang bersalah, ada benang merah yang bisa ditarik dan dijadikan pelajaran, khususnya bagi pebisnis. Selain kurangnya pengawasan dari institusi pemerintah terkait, diperlukan transparansi pihak pebisnis kepada publik atau konsumennya untuk menghindari terjadinya benturan. Juga dibutuhkan itikad baik untuk menjalin hubungan dengan konsumennya. Konsumen adalah partner bisnis terbaik yang pernah ada dan harus dirangkul. Artinya, seberat apa pun persoalan yang muncul, pebisnis harus memiliki sikap yang profesional dan berlandaskan etika dan moral dalam upaya mencari solusi terbaik. Persoalan itu juga harus dicermati sebagai masukan untuk dilakukan perbaikan. Namun ketika persoalan itu dipandang oleh pebisnis sebagai hal yang merugikan dan dianggap dengan sebelah mata saja, maka bersiaplah dengan penilaian konsumen dan masyarakat luas. Dan ranah bisnis yang digelutinya pun akan bekerja sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku. Bersiaplah.

Read Full Post »


Menyikapi pro dan kontra soal keberadaan debt collector, nampaknya perlu ditelusuri duduk persoalannya. Masalahnya, hingga kini belum diperoleh jalan terbaik bagi yang bersengketa. Dengan semakin menjamurnya berbagai bentuk transaksi bisnis yang melibatkan pihak seperti perusahaan maupun individu, tentu harus dipersiapkan perangkat peraturan untuk menghindari kerugian di salah satu pihak. Secara umum, persoalan debt collector akan mencuat mengiringi terjadinya kasus penunggakan pembayaran. Khusus pada pengguna kartu kredit, jumlah pengaduan mereka tentang ulah debt collector sangat mendominasi.

Memang ada beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan menggunakan jasa debt collector untuk menarik piutang tak tertagih. Seperti yang diungkapkan kepala cabang sebuah lembaga pembiayaan kredit resmi untuk sebuah merek sepeda motor Jepang di Jakarta yang enggan disebut identitasnya. Menurutnya, salah satu alasannya adalah perlunya penanganan khusus dari penyedia jasa debt collector yang profesional terhadap nasabah yang menunggak. Hal itu memang tak bisa dielakkan karena pilihan menggunakan debt collector menjadi pilihan terakhir. Memang ada jalan lain seperti melalui pengadilan, namun selain memerlukan waktu yang panjang, juga ada biaya tambahan yang terkadang justru tak sebanding dengan hasilnya. “Walau jumlahnya hanya sekitar 5% dari total tunggakan, namun bisa dijadikan shock therapy bagi penunggak lainnya. Prosedur harus tetap dilakukan seperti memeriksa keberadaan nasabah, ijin kepada lingkungan rumah atau kantor (RT/RW atau manajemen kantor), bahkan ijin dari pihak kepolisian jika memang diperlukan,” tambahnya.

Dalam melakukan penagihan kredit macet, debt collector tidak jarang atau seringkali menteror, mengintimidasi, atau mengancam pihak penanggung utang. Cara yang demikian merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum dan dapat menurunkan citra perusahaan yang diwakili debt collector. Hal itu diungkapkan oleh mantan Direktur Keuangan Perum Pegadaian Syamsir Kadir. “Sudah sewajarnya jika dalam melakukan penagihan, debt collector dapat bertindak lebih profesional dengan cara-cara yang lebih etis dan tidak berlawanan dengan hukum,” ujar Syamsir Kadir kepada penulis.

Sekedar catatan saja, diperkirakan sekitar 75% perbankan swasta menggunakan jasa debt collector untuk menagih kredit mereka yang macet. Penyebabnya antara lain tidak bekerjanya sarana-sarana hukum dan hukum dianggap tidak bekerja efektif dan efisien. Penyebab lainnya adalah bertele-telenya proses penegakan hukum yang selama ini lebih sering mengecewakan masyarakat. Apalagi ditambah dengan ketidakmampuan pengadilan memberikan jaminan kepastian hukum dan berjalan singkat. Sementara di sisi lain, kemampuan debt collector pun dianggap sebagai “partner” yang lebih baik karena mampu bekerja dalam waktu yang relatif lebih singkat dengan tingkat keberhasilannya mencapai 90%.

Masalahnya, hingga tahun 2005 lalu belum ada batasan dan aturan yang jelas tentang tata cara penagihan oleh seorang debt collector.  Namun, kini titik terangnya sudah semakin jelas. Terutama sejak digulirkannya Lembaga Mediasi Perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). Lembaga Mediasi Perbankan ini telah disosialisasikan melalui Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006, dan Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Sarana mediasi ini memang tidak hanya ditujukan untuk persoalan kartu kredit saja, namun secara umum akan membantu persoalan transaksi keuangan. BI menjamin bahwa proses mediasi ini berlangsung sederhana, murah dan cepat. Penyelesaian melalui proses mediasi oleh lembaga yang bersifat independen dinilai berbagai kalangan menjadi langkah positif dengan prinsip win-win solution. Artinya, proses yang ditempuh akan jauh lebih efisien dan efektif daripada harus melalui pengadilan. Lembaga Mediasi Perbankan tersebut dapat berbentuk perkumpulan badan hukum atau yayasan seperti yang banyak disarankan oleh kalangan pakar hukum. Dan yang lebih penting, Lembaga Mediasi Perbankan harus bersifat independen atau tidak tunduk serta bebas dari intervensi para pendiri, BI, atau dari pihak manapun. Namun demikian, walau pedoman dan kode etiknya telah disusun BI, tetapi untuk mediatornya ditentukan sendiri oleh lembaga tersebut, Lembaga itu berperan dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dibantu oleh mediator. Dengan memanggil, mempertemukan, serta memotivasi kedua belah pihak, diharapkan akan terjadi proses untuk menyelesaikan persoalan hingga mencapai kesepakatan. Penyelesaiannya pun akan menguntungkan kedua pihak yang bersengketa, sehingga tidak ada pihak yang menang atau kalah.

 

Berbeda dengan penyelesaian melalui pengadilan yang sifatnya terbuka, maka semua informasi dari kedua pihak bersifat tertutup jika diselesaikan lewat lembaga mediasi perbankan, termasuk semua bentuk komunikasi, negosiasi, dan pernyataan selama proses mediasi berlangsung. Hanya saja, sayangnya putusan mediasi tidak memiliki kekuatan yang sama seperti putusan pengadilan dan tidak dapat diajukan banding. Secara komprehensif, implementasi lembaga mediasi perbankan sudah mampu menunjukkan ke arah penyelesaian masalah dengan lebih baik, meskipun masih mengganjal pada persoalan kepastian payung hukumnya. Ujung-ujungnya, memang tidak ada hukum yang mengikat keputusan yang diambil di lembaga mediasi tersebut.

Dengan keberadaan Lembaga Mediasi Perbankan tersebut, tentu saja tidak secara otomatis menutup peluang digunakannya jasa debt collector. Artinya, debt collector maupun perusahaan yang diwakilinya akan lebih tertantang untuk lebih menjunjung etika dalam bisnis mereka dan memperhatikan hak-hak konsumen atau pihak tertagih. Dan pada akhirnya, menggunakan Lembaga Mediasi Perbankan atau jasa debt collector adalah sebuah pilihan. Untuk masa mendatang, keluhan berupa teror, intimidasi, atau ancaman dalam proses penagihan yang kerap dilakukan oleh debt collector bisa saja akan semakin berkurang, seiring dengan langkah penyelesaian yang semakin elegan dan cara menagih hutang yang lebih beretika. Tapi mungkinkah?

Read Full Post »


Menyoal kondisi krisis global, aspek piutang bisa menjadi salah satu faktor penting dalam manajemen resiko. Itu pula yang membedakan konteks manajemen resiko di perusahaan pada umumnya dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Dan yang pasti ada resiko usaha dan resiko keuangan. Resiko usaha seperti dampak internasional sekarang ini adalah turun naiknya kegiatan usaha perusahaan karena factor eksternal pafa khususnya dan juga internal. Seperti misalnya inflasi dan resesi di Amerika yang mempengaruhi Indonesia. Para eksportir yang biasanya mengekspor produknya ke luar negeri, sekarang banyak yang di-cancle rencana ekspornya. Padahal dengan melakukan ekspor diyakini akan memperoleh pendapatan untuk mendukung operasional perusahaan dan jika meraih surplus akan bisa membantu melunasi hutangnya. Lihat saja industri tekstil yang sudah hampir 30% volume ekspornya dibatalkan. Demikian pula dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang elektronik. Bahkan sebuah perusahaan elektronik terkemuka di Jepang yang sejak berdiri belum pernah mengalami kerugian, telah mengklaim rugi hingga 9 milyar dollar AS. Kondisi ini tentu saja akan memberikan konsekuensi kepada aspek finansial dalam sebuah perusahaan.

Menurut mantan Direktur Keuangan Perum Pegadaian DR Syamsir Kadir MBA, untuk menghadapi resiko tersebut dan mengingat tidak adanya jaminan atas pinjaman, perusahaan perlu melakukan tindakan recovery. “Artinya, dalam kondisi sulit seperti ini, biasanya yang bisa dilakukan adalah bertindak “pelit”. Jadi potonglah biaya-biaya yang tidak penting. Seperti dialami industri tekstil yang sudah mengurangi tenaga kerja. Bahkan jika dijumlahkan dengan yang tidak terlaporkan bisa mencapai lebih dari 30 ribu orang. Itu merupakan sebagian konsekuensinya. Itu sebabnya perusahaan harus membuat suatu strategi dan salah satunya adalah perekrutan karyawan outsourcing untuk menekan biaya,” ujarnya kepada penulis.

Soal prosentase antara pegawai tetap dan outsourcing, bisa dilihat dari struktur biaya dan tingkat kebutuhannya. Untuk itu, perludilihat pula sifat perusahaan yang capital intensif seperti produk industri pabrikasi dan ada pula yang labour intensif seperti industri rokok, tekstil, dan elektronik. “Jika diangkat sebagai pegawai tetap, konsekuensinya adalah penjualan dan pendapatan menurun. Tentu saja perusahaan tidak ada yang mau merugi. Dan jangan di awal saja yang meningkat, tetapi selanjutnya menukik,” paparnya. Persoalan ini memang membuat sejumlah perusahaan tidak bisa survive. Namun demikian, lanjut Syamsir Kadir, jika kondisi perusahaan itu terus bertumbuh dan menguasai pasar dengan cukup bagus, bisa saja outsourcing diangkat menjadi pegawai tetap.

Harus diakui, salah satu implikasi situasi bisnis yang kondisinya kurang kondusif adalah kinerja kredit yang tidak memadai. Berawal dari strategi manajemen risiko yang tidak tepat, perusahaan bisa mengalami kerugian berupa piutang yang tidak tertagih atas penjualannya. Karena itu, perbaikan kinerja penagihan akan meningkatkan kinerja keuangan secara signifikan, dan ujung-ujungnya akan berdampak positif dengan meningkatnya kinerja perusahaan. Namun, langkah tersebut bukanlah satu-satunya strategi yang bisa dilakukan.

Untuk recovery atau mempertahankan kinerja keuangan perusahaan, salah satu strategi yang lazim dilakukan adalah dengan membuat komposisi karyawan yang proporsional. Artinya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak pokok, yang tidak utama, atau termasuk core business, bisa diserahkan kepada outsourcing. Bahkan kini ada perusahaan yang menyerahkan soal akunting yang merupakan salah satu rahasia perusahaan kepada outsourcing (kantor akuntan). Sah-sah saja memang. Strategi lainnya, banyak manajemen yang berupaya mengatur soal apa saja yang perlu di-cut. “Selain itu, dari segi keuangan, kalau perusahaan mempunyai hutang, ya harus dilakukan moratorium. Dengan supplier juga harus dirundingkan kembali. Itu semua sudah merupakan resiko usaha. Banyak perusahaan yang memiliki inventaris seperti rumah, mobil, dan lain sebagainya. Itu asset yang bisa dan pantas dijual. Jadi jika memang dibutuhkan bisa sewa dan mencari produk lain lagi,” kata Syamsir.

Banyak pula perusahaan yang menggunakan fasilitas kredit dalam struktur pembiayaannya. Jika produknya masih terus bertumbuh pesat, bolehlah struktur pembiayaannya dengan fasilitas kredit. Tapi yang penting, jangan gunakan kredit lebih banyak dalam struktur pembiayaan perusahaan.

“Jangan lupa pula, dalam kondisi krisis seperti ini, justru ada yang berkembang. Seperti pegadaian contohnya. Saat bank secara ketat menyalurkan kredit, maka pegadaian justru membuka peluang sebanyak-banyaknya. Itu diteruskan oleh manajemennya hingga sekarang. Pertumbuhannya luar biasa dan kini mencapai 40%,” tambahnya.

Menyangkut kinerja keuangan perusahaan, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi. Yang pertama, urai Syamsir, harus diklasifikasikan dulu siapa saja klien yang bisa di-maintain. Bisa juga dengan rescheduling. Atau jika perusahaan memang membutuhkan cash flow yang begitu keras, bisa dilakukan dengan menjual piutang kepada pihak lain. “Dan yang pasti, di saat krisis memang ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang merugi,” tandasnya.

Timbulnya piutang itu bisa jadi lebih banyak didorong oleh keinginan perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Namun, tidak ada pula perusahaan yang menjual semua produknya dengan tunai. Dan itu semua tergambar jelas dalam management of account risk. Di satu sisi memang untuk mengejar peningkatan penjualan. Sementara di sisi lain ada resiko tidak tertagih. Di sinilah diperlukannya membuat suatu cadangan penghapusan piutang. “Penghapusan piutang itu bukan berarti tidak menagih, tetapi dalam konsep akuntansi dianggap sebagai biaya. Kalau ada laba, dengan adanya penghapusan piutang itu bisa mengurangi laba dan pajak. Itu memang dimungkinkan oleh aturan pajak yang berlaku. Dalam keadaan normal, ketentuan itu jangan diabaikan,” katanya. Jadi sejak awal pilihlah klien atau customer yang layak diberikan piutang. Itu salah satu kuncinya.

Sama juga halnya dengan bank yang hingga kini belum berani memberikan kredit lebih banyak lagi untuk sektor ril karena belum yakin dengan perbaikan ekonomi saat ini. Kini bank justru banyak memberikan kredit konsumtif seperti rumah, mobil, atau pun kartu kredit yang semakin mudah di dapat yang semua itu memiliki resiko lebih kecil. Atau bisa juga dengan lebih teliti melalui evaluasi klien atau customer secara bertahap.Strategi lainnya adalah dengan kebijakan memberikan insentif berupa diskon secara cash maupun kuantitas produk bagi yang membayar tepat waktu.

Hal senada juga diungkapkan oleh President Director Mandiri Tunas Finance Halim Gunadi. Menurutnya, Kalau dalam kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan seperti saat ini, biasanya bisa dilihat dari beberpa indikator. Salah satunya adalah dari aspek tagihan dengan tren penunggakan yang mulai meningkat. “Dengan kondisi seperti itu, kita berupaya melakukan program-program recovery (preventif) seperti penagihan yang lebih cepat atau mengingatkan jadwal pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Bagi kami sendiri, kondisi saat ini boleh dibilang dengan istilah “masih terkendali”. Jelasnya, kita harus lebih memperhatikan pelayanan yang lebih baik dan disertai enforcement yang ketat,” ujarnya.

Mandiri Tunas Finance (PT Tunas Financindo Sarana) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan kredit kendaraan bermotor (multifinance/leasing). Bicara soal manajemen resiko, menurut Halim Gunadi, setiap kredit selalu yang pertama dipikirkan adalah mengenai memenej resikonya. Namun demikian, Halim juga mengingatkan bahwa manajemen resiko antara bidang industri yang satu dengan yang lainnya berbeda. Untuk kredit kendaraan bermotor, menurutnya resikonya boleh dikatakan nyata dan bisa dihitung. “Contohnya, kalau kredit sebuah mobil mengalami macet, maka unitnya langsung bisa ditarik dan saya bisa dapat kembali dengan menjualnya. Namun demikian, cara menentukan resikonya kurang lebih sama,” ujar Halim.

Coba saja cermati resiko kredit, pasar, finansial, dan sebagainya. Biasanya, aplikasi di lapangan, seperti di industry otomotif, adalah besaran kredit yang harus dibiayai. Dan itu artinya harus ada uang muka. Untuk mobil truk dan passenger (penumpang), pembiayaannya sudah pasti berbeda. Demikian pula dengan calon customer atau pelanggan, termasuk tenornya (masa angsuran). Itu adalah beberapa ukuran praktis yang dilakukan di lapangan. “Artinya kita memiliki sejumlah parameter resiko sebelum memberikan kredit. Setiap eksekusi aplikasi kredit, selain resiko yang sudah dibuat parameternya, kita juga melakukan ligitasi dengan melihat resikonya,” jelasnya lagi.

Sementara itu, untuk penagihan, Syamsir Kadir dan Halim Gunadi sepakat untuk terus mengupayakan tetap berjalan dan jangan kendor. Syamsir Kadir bahkan menekankan, selain kepada bagian produksi dan pemasaran, berikan juga insentif kepada bagian keuangan. “Seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi di mana dalam upaya mencari kliennya, mendapat komisi, sekaligus bertanggung jawab untuk menagihnya dalam beberapa tahun pertama. Namun setelah itu, penagihan menjadi tanggung jawab bagian keuangan,” tambah Syamsir lagi.

Dalam bisnis, khususnya untuk penagihan, pada praktiknya memang sampai menggunakan debt collector, bahkan hingga ke pengadilan. Namun, upaya itu sebenarnya menjadi pilihan upaya terakhir yang bisa dilakukan mengingat biaya dan hasilnya yang justru kerap tidak memuaskan. Istilahnya, nilai uang saat ini menjadi lebih penting ketimbang nilai uang pada waktu mendatang. Di sini pula akan terlihat betapa pentingnya peranan analisis laporan keuangan perusahaan.

Halim Gunadi sendiri masih mengingat  salah satu resiko yang tidak bisa dikendalikan seperti kondisi ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Semuanya saat itu menjadi macet. Demikian pula dengan kenaikan harga bahan bakar minyak pada tahun 2005. Juga dengan anjloknya komoditi beberapa waktu yang lalu. “Semua itu resikonya berbeda. Jadi dengan kondisi resiko pada situasi yang tidak normal, maka resikonya pun juga akan meningkat. Tapi itu juga masih tergantung kondisi kongkretnya seperti apa. Namun sebaliknya, jika kondisinya normal-normal saja, sejauh parameter di awal sudah diperhitungkan resikonya dengan baik, semua akan aman-aman saja,” katanya.

Dengan masuknya Bank Mandiri sebagai pemegang saham sebesar 51% di Mandiri Tunas Finance, lanjut Halim Gunadi, kini sedang dilakukan konsolidasi resiko yang dianggap oleh bank sebagai resiko dan harus diimplementasikan sedemikian rupa. Mungkin itu pula yang menyebabkan Mandiri Tunas Finance sangat diharapkan menjadi lebih prudent dengan tantangan yang lebih besar lagi.

Read Full Post »

Older Posts »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 79 other followers

%d bloggers like this: