Tetap Bermartabat dan Kredibel


Sebanyak sembilan modul telah disiapkan PINTAR untuk perbaikan SDM.

Gaung reformasi ternyata sampai juga di lingkup Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal itu diakui oleh Sesditjen Pajak, Herry Sumardjito, yang mengungkapkan bahwa DJP kini sedang memasuki tahapan Reformasi Perpajakan Jilid Dua. Menurutnya, dalam babak baru ini target manajemen SDM di DJP adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik, perbaikan proses bisnis Manajemen Sumber Daya Manusia, transparansi dan remunerasi yang seimbang, serta dapat menyumbangkan hasil kinerja pegawai yang bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia.
Herry Sumardjito juga menjelaskan tentang Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR) sebagai salah satu kegiatan utama dari program Reformasi Perpajakan Jilid Dua. PINTAR akan fokus pada teknologi informasi dan komunikasi serta perbaikan manajemen dan sistem SDM, seperti memperbaiki kebijakan SDM serta menciptakan manajemen SDM yang lebih modern, memperkuat kebijakan good governance dan fungsi internal control, serta meningkatkan kemampuan teknis maupun manajerial serta profesionalisme pegawai DJP melalui perbaikan program dan kurikulum pelatihan. Tak hanya sampai di situ, sebanyak sembilan modul telah disiapkan PINTAR untuk perbaikan SDM yang meliputi pengembangan organisasi, perencanaan pegawai, rekrutmen dan seleksi, administrasi kepegawaian, pengembangan dan pelatihan, manajemen pengukuran kinerja, manajemen pola karir, kompensasi dan tunjangan, dan kepatuhan internal.
Terkait dengan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN), kebutuhan SDM dan pelatihannya akan dilakukan oleh KPP Pratama dengan jumlah 299 kantor. “Masing-masing wilayah kerja KPP Pratama telah dibagi menjadi beberapa wilayah yang menjadi tanggung jawab seorang Account Representative (AR). Dengan kondisi tersebut, maka SDM yang dimiliki DJP saat ini dapat dikatakan memenuhi kebutuhan SPN,” ujar Herry Sumardjito.
Berdasarkan data per tanggal 16 Agustus 2011, jumlah seluruh pegawai DJP adalah 32.062 orang dengan jumlah pegawai structural 27.208 orang dan pejabat fungsional 4.854 orang. Dengan total kebutuhan SDM masing-masing KPP Pratama sebanyak 20 orang pelaksana sensus, diperkirakan pelaksanaan SPN kali ini akan melibatkan petugas pelaksana sensus sebanyak 5.980 orang. Sebanyak 2.990 orang di antaranya merupakan pegawai tetap DJP dan sisanya merupakan tenaga outsourcing. “Tenaga outsourcing akan menjadi pembantu pelaksana sensus dan akan selalu dalam pengawasan pegawai tetap DJP yang menjadi petugas pelaksana sensus,” kata Herry.


Soal SPN, diperkirakan masih ada masyarakat yang berpandangan negatif terhadap kegiatan sensus ini. Boleh jadi mereka khawatir terhadap kerahasiaan data dan arogansi petugas. Herry Sumardjito pun menjelaskan soal kerahasiaan data SPN. Menurutnya, kerahasiaan data telah dijamin dalam Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan. “Sanksi bagi yang melanggar ketentuan ini diatur dalam Pasal 41 UU KUP. Kami juga menerbitkan Tata Cara dan Pelaksanaan (SOP) SPN, sehingga pelaksanaan SPN akan terstandarisasi,” ujarnya.
Untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian para pegawai, terutama dalam mengolah data hasil sensus tersebut tentunya dibutuhkan pelatihan khusus. Pihak DJP pun telah mempersiapkan pelaksanaan SPN ini antara lain dengan melakukan pelatihan terhadap Petugas Pelaksana Sensus. Pelatihan pertama telah dilakukan di bulan Agustus 2011 dengan mengambil proyek percontohan di Jakarta yang diikuti peserta dari lima Kanwil DJP di Jakarta. Dari proyek percontohan ini dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dijadikan standar pelatihan yang akan dilakukan di masing-masing Kanwil DJP seluruh Indonesia.
Sebagai instansi pemerintah yang kinerjanya selalu mendapat perhatian dari masyarakat luas, DJP juga melakukan mutasi dan rotasi pegawai. Pola mutasi dan rotasi pegawai DJP sebagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, tentu saja berdasarkan standar penilaian dan kriteria yang yang mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagai acuan pengambilan kebijakan di bidang rotasi/mutasi/promosi. Sedangkan kriterianya meliputi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan (kepegawaian) yang mengatur pemindahan jabatan struktural atau jabatan fungsional. Kriteria lainnya adalah standar kompetensi jabatan yang ditetapkan, prestasi kerja, jangka waktu menduduki jabatan dan/atau lokasi unit kerja, peringkat jabatan, hukuman disiplin PNS jika ada catatan PNS yang bersangkutan pernah dikenakan sanksi atas pelanggaran disiplin pegawai, dan juga kriteria yang didasari kebutuhan organisasi.
Saat ini di Kementerian Keuangan telah diluncurkan nilai-nilai dan perilaku utama yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Menurut Herry Sumardjito, nilai-nilai tersebut akan menjadi pedoman perilaku SDM di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk DJP. “Sebagai pedoman nilai dan perilaku utama ini, diharapkan kinerja SDM di DJP akan menjadi lebih baik, berintegritas, dan berkualitas tinggi, namun tetap bermartabat dan kredibel,” kata Herry optimistis.
Di sisi lain, Herry Sumardjito juga mengakui bahwa rasio pajak di Indonesia saat ini masih sangat jauh dari potensi perpajakan yang seharusnya bisa direalisasikan. Untuk menggapai potensi tersebut, Herry sangat meyakini bahwa program SPN bisa memenuhi harapan menciptakan basis data perpajakan nasional yang dapat mendukung peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. “Sesuai dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut self assessment system, partisipasi aktif dan kerjasama dari masyarakat Wajib Pajak sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program ini,” ujarnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s