Telkom TeSCA 2011: Meningkatkan Peran Kampus dalam Perkembangan TIK


Selain bisa meningkatkan peringkatnya pada TeSCA tahun berikutnya, di sisi lain hal tersebut akan memberikan kesempatan yang sama bagi kampus lain yang belum masuk 100 peringkat teratas untuk bisa menembusnya.

Meningkatnya peran perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia tak lepas dari kontribusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) yang sudah merambah di semua bidang. Itu pulalah yang menjadi latar belakang penyelenggaraan Telkom Smart Campus (TeSCA) yang sudah berlangsung sejak tahun 2008. Menurut Budi Siswanto, Group Head Enterprise Marketing PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., TeSCA merupakan salah satu program Corporate Social Responsibility Telkom yang terukur, terarah berkesinambungan dalam menciptakan dan menumbuhkan komunitas pengguna TIK di lingkungan perguruan tinggi. Program tersebut juga sesuai dengan program Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) dalam upaya memajukan pendidikan nasional untuk membangun Indonesia Higher Education Network (Inherent). Menurut Budi Siswanto, pihaknya tidak akan berhenti ketika telah mendapatkan perguruan tinggi yang terbaik. “Namun yang lebih penting, termasuk misi Telkom kepada bangsa, adalah bagaimana mendorong semua perguruan tinggi berlomba-lomba untuk mengimplementasikan ICT (Information and Communication Technology) yang setinggi-tingginya,” ujarnya. Ke depannya, implementasi ICT ini akan lebih bermanfaat ketika di-benchmark oleh pihak lain.

Menariknya, pada penyelenggaraan TeSCA yang keempat kalinya tahun 2011 ini, ada perubahan bentuk hasil penilaian. Tahun ini akan menggunakan penilaian yang mengadopsi sistem penilaian seperti Malcom Baldrige. Simbol-simbol dalam penilaian Tesca tersebut bisa dipakai oleh kampus-kampus untuk mengkampanyekan kampusnya kepada pihak lain dan juga masyarakat luas, termasuk para calon mahasiswa. “Jadi TeSCA tahun ini bukan saja mencari yang terbaik, tetapi juga mencari 100 kampus yang sudah memiliki tingkatan tertentu di dalam implementasi ICT,” ujar Budi Siswanto.

Nah, bagi kampus-kampus yang ingin meningkatkan implementasi ICT-nya, akan mendapatkan petunjuk yang hasilnya berupa skor atau skala yang menunjukkan tingkat kemampuan implementasi. Dari situlah akan terlihat kemampuan setiap kampus dalam upayanya meningkatkan skor implementasi ICT-nya dengan meningkatkan aspek-aspek penilaian yang harus diperbaiki. Bahkan selama satu tahun setelah dihasilkan pemeringkatan, pihak Telkom akan terus memantau program-program yang ada di kampus-kampus dan akan dipublikasikan di sejumlah media massa. Dengan begitu, peran media pun akan ikut menentukan dalam menyoroti kemajuan implementasi ICT yang telah dicapai.

Jika ada 100 kampus berperingkat tertinggi, itu artinya akan ada perkembangan implementasi ICT oleh 100 kampus yang akan diulas di media massa. Dengan begitu akan memberikan motivasi kepada setiap kampus untuk terus meningkatkan implementasi ICT-nya. Bahkan bukan tidak mungkin jika ada kampus yang turun peringkatnya karena tak menunjukkan kemampuan dalam upaya meningkatkan implementasi ICT-nya. Selain bisa meningkatkan peringkatnya pada TeSCA tahun berikutnya, di sisi lain hal tersebut akan memberikan kesempatan yang sama bagi kampus lain yang belum masuk 100 peringkat teratas TeSCA untuk bisa menembusnya.

Budi Siswanto pun menekankan bahwa ada beberapa hal penting yang harus dirasakan manfaat dari penyelenggaraan TeSCA. Mulai dari sejauh mana manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat terkait dengan implementasi ICT yang telah dilakukan oleh kampus tersebut. Itu artinya bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang keilmuan di kampus tersebut atau informasi apa saja untuk menjadi mahasiswa di kampus tersebut. Bahkan bagi mahasiswanya sendiri harus bisa merasakan manfaat lewat berbagai pelayanan kampus tersebut, termasuk soal administrasi, registrasi, dan semua kegiatan akademiknya. Demikian pula dengan manfaat yang harus dirasakan oleh semua pihak selaku pemangku kepentingan di kampus tersebut untuk sistem keuangan, sistem logistik, sistem akademik, dan sistem lain yang dimilikinya.

Telkom sendiri tetap berkomitmen untuk mendorong setiap kampus untuk terus meningkatkan implementasi ICT-nya lebih tinggi lagi. Selain itu, logo ICT TeSCA bisa dijadikan identifikasi bahwa kampus tersebut masuk dalam kategori berperingkat terbaik. Bahkan logo tersebut berhak digunakan oleh kampus yang bersangkutan dalam setiap aktivitasnya, termasuk dalam brosur mereka.

Dengan perubahan penyelenggaraan TeSCA yang menggunakan sistem pemeringkatan, maka setiap proses peningkatan implementasi yang dilakukan oleh setiap kampus bisa dimonitor lebih baik lagi. Bahkan dengan mengikuti TeSCA, setiap kampus akan merasakan banyak keuntungan, termasuk peningkatan citra kampusnya di mata masyarakat luas. “Menariknya lagi, kisah upaya apa saja yang mereka lakukan dalam meningkatkan implementasi ICT akan di-publish di media. Itu akan menjadi nilai tambah buat mereka,” ujar Budi Siswanto.

“Bisa saja sebuah kampus memang memiliki dana terbatas, tapi jika memiliki kreativitas dengan effort yang tinggi, itu bisa menambah poin penilaian tersendiri. Dan itu akan menjadi benchmark bagi perguruan tinggi yang lain,” kata Budi Siswanto menambahkan. Apalagi Telkom juga ikut mengembangkan cloud computing yang akan menambahkan manfaat dan keuntungan dari implementasi ICT, sekaligus sebagai realisasi implementasi dan rangkaian program Indigo 2011 dari Telkom.

Semua Produk Honda Berteknologi Injeksi Pada Akhir 2013


PT Astra Honda Motor (AHM) akhirnya mendeklarasikan penggunaan teknologi injeksi (PGM-FI) pada semua produk sepeda motornya secara bertahap hingga akhir tahun 2013. Ya, persoalan lingkungan yang terjadi belakangan ini semakin nyata di depan mata. Pemanasan global, polusi udara, dan makin langkanya bahan bakar fosil telah memberikan inspirasi dan semangat bagi AHM untuk ikut melestarikan lingkungan demi terciptanya Indonesia yang lebih baik.

AHM pun telah menawarkan teknologi PGM-FI dengan harga terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Sebagai catatan, teknologi ramah lingkungan PGM-FI pertama kali digunakan pada tahun 1981 yang disematkan pada motor besar Honda CX500 Turbo. Teknologi ini pun dikembangkan dan mulai digunakan pada sepeda motor commuter pertama kali pada tahun 2003. Di Indonesia sendiri, PGM-FI merupakan pelopor teknologi injeksi di industri kendaraan roda dua yang diperkenalkan pertama kali lewat Honda Supra X 125 PGM-FI pada tahun 2005.

PGM-FI adalah sistem suplai bahan bakar dengan teknologi kontrol elektronik yang mampu memasok bahan bakar dan oksigen secara optimum sesuai dengan kebutuhan mesin di setiap keadaan. Teknologi ini memberikan banyak manfaat, seperti emisi yang bersih. Perpaduan sensor cerdas dan catalytic converter mampu menekan emisi gas buang. Untuk membuat produknya lebih ramah lingkungan, AHM mendeklarasikannya jauh sebelum ketentuan emisi gas buang EURO 3 diberlakukan. Selain itu, konsumsi BBM bisa lebih hemat hingga 17% karena keakuratan teknologi PGM-FI dalam mengendalikan komposisi pasokan bahan bakar dan oksigen yang menghasilkan pembakaran lebih efisien.

Mesin juga lebih powerfull. Pengaturan kinerja mesin telah terprogram pada setiap putaran mesin, sekaligus memberikan efek akselerasi lebih responsif pada motor yang menggunakan teknologi PGM-FI. Perawatan juga jauh lebih mudah karena terdapat sistem kendali elektronik yang didukung oleh MIL (malfunction indicator lamp) serta kemudahan menghidupkan mesin dalam segala kondisi suhu udara.

Hingga kini AHM telah memiliki lima model sepeda motor yang sudah menggunakan teknologi PGM-FI, yaitu Honda CBR250R, Honda CBR150R, Honda PCX, Honda Revo AT, dan Honda Supra X 125 PGM-FI. “Agar dapat terus memberikan produk yang rendah emisi, hemat bahan bakar, dan lebih powerful, hari ini kami mengumumkan akan mengimplementasikan teknologi injeksi atau PGM-Fi system di semua line up produk Honda hingga akhir 2013,” ujar Yusuke Hori, President Director AHM, di Jakarta (23/11/11).

Sebagai awal deklarasi Honda PGM-FI, AHM langsung memperkenalkan dua model barunya yaitu Honda Spacy Helm in PGM-FI dan Honda Supra X 125 Helm in PGM-FI. “Kami ingin menggabungkan beragam manfaat teknologi Honda PGM-FI dengan manfaat utama yang ada pada dua model motor kami ini yaitu fitur helm in. Dengan demikian, kami harapkan konsumen bisa merasakan dua manfaat langsung yaitu dari fitur helm in dan beragam manfaat teknologi terbaru PGM-FI Honda,” kata Johannes Loman, Executive Vice President Director AHM.

Honda Spacy Helm in PGM-FI dipasarkan dalam lima pilihan warna yaitu Emperor Black, Imperial White, Royal Blue, Majestic Red, dan Legacy Green dengan harga Rp 12.800.000. Sedangkan Honda Supra X 125 Helm in PGM-FI dilepas dengan harga Rp 15.850.000 dalam tiga pilihan warna yaitu Superior Red, Imperial Violet, dan Emperor Blue. Selisih harga OTR Jakarta untuk kedua model PGM-FI baru ini dengan versi karburator hanya sebesar Rp 250.000. Untuk mendukung deklarasi Honda PGM-FI ini, AHM telah menyiapkan semua jaringannya untuk mengedukasi dan melayani konsumen pemilik sepeda motor Honda agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen.

Messenger dari Masa ke Masa: Yang Murah dan Layanan Melimpah


Belakangan ini, sejumlah layanan instant messenger juga sudah mulai menyediakan layanan video conference, Voice Over IP (VoIP), dan web conferencing.

Mungkin tak banyak yang mengetahui ihwal aplikasi messenger yang kini kehadirannya semakin marak. Dimulai pada tahun 1970 ketika aplikasi instant messenger muncul dalam sistem operasi multi-user seperti UNIX. Dengan tujuan awal memudahkan komunikasi antarpengguna yang sama, terus mengalami perkembangan dalam jaringan lokal hingga jaringan internet. Sebagian pengguna memanfaatkan peer to peer protokol dan ada juga yang menggunakannya sebagai penghubung ke sebuah server.

Pada medio 1980-an, muncul pesan online yang saat itu dikenal dengan on-line messages (OLM) sebagai layanan online dari Quantum Link bagi pengguna komputer Commodore 64 berupa layanan pesan antarpenggunanya. Aplikasi yang mirip juga ditawarkan oleh Amerika Online lewat AOL Instant Messages yang populer dengan sebutan AIM. Sejak saat itu, perkembangan instant messenger tumbuh pesat dengan munculnya aplikasi serupa dari Yahoo, MSN, Excite, Ubique, IBM, Skype, BlackBerry, dan lainnya dengan protokol kepemilikan dan client yang dimiliki sendiri.
Sebuah aplikasi open-source dan protokol open standards-based, Jabber, telah diluncurkan pada tahun 2000. Sebagai gateway untuk protokol IM lainnya, Jabber mampu mengurangi kebutuhan berbagai client. Terbukti modern multi-protocol clients seperti Gaim, Trillian, Adium dan Miranda dapat menggunakan multiprotokol IM tanpa server gateway. Belakangan ini, sejumlah layanan instant messenger juga sudah mulai menyediakan layanan video conference, Voice Over IP (VoIP), dan web conferencing. Biayanya pun semakin murah, bahkan dengan tambahan layanan gratis yang melimpah. Penggunaan SMS (short message service) pun semakin tergerus. Tak heran jika terjadi perang bonus sms antarprovider.
_____________
Migg
Pendiri Migg, Steven Goh dan Mei Lin Ng, mengawali konsepnya saat mereka duduk dengan secarik kertas kosong dengan keinginan memberikan solusi bagi siapa pun untuk mengirimkan pesan sebanyak-banyaknya, termasuk biaya semurah-murahnya. Mig33 resmi dirilis pada Desember 2005. Berjuta pengguna ponsel di ratusan negara seolah telah menguasai dunia yang memanfaatkan kekuatan dan keunggulan internet.
Lewat aplikasi internet populernya, mig33 dapat diakses di semua ponsel. Penggunanya mendapat keuntungan lewat telepon VoIP yang murah, SMS, dan IM, serta layanan mobile chat rooms, profil, hingga bertukar foto hanya lewat ponsel. Aplikasi mig33 dapat diunduh di wap.mig33.com.
__________
mIRC
mIRC diciptakan tahun 1995 oleh Khaled Mardam-Bey sebagai sarana chatting. mIRC memiliki pengguna terbanyak dalam kategori chatting dan diunduh sebanyak 9,129,578 kali (CNET, Oktober 2007). Bahkan mIRC masuk dalam daftar Nielsen-Net sebagai “10 terbaik applikasi internet” (2003). mIRC unggul karena pengguna bisa mengatur cara bekerja mIRC sebebasnya dengan ribuan channel yang tersedia. Sayangnya mIRC yang dapat diunduh di http://www.mirc.com/, hanya melayani chatting dengan teks, tak seperti media audio visual di Yahoo Messenger atau MSN.
___________________
Yahoo Messenger
Salah satu messenger populer adalah Yahoo! Messenger milik Yahoo! Kerap disingkat YM, menjadi messenger gratis dan dapat diunduh serta diakses dengan akun Yahoo! yang biasa digunakan untuk layanan Yahoo! seperti Yahoo! Mail. Penggunaan ID Yahoo! otomatis memberitahu pengguna ketika mendapat e-mail baru.
Sejak kerjasama Yahoo! dengan Microsoft pada Juli 2006, YM semakin populer dan unggul berkat pesan teks real-time antarakun Yahoo! atau Windows Live™ Messenger, berbagi foto atau lewat Flickr, panggilan suara, SMS, webcam, konferensi, ber-YM ria dengan rekan di jaringan Windows Live™ Messenger, Reuters Messaging, dan Lotus Sametime, serta kirim file hingga 2 gigabita.
__________________
GTalk
Messenger berbasis web milik Google ini unggul dalam komunikasi pesan instan dan VoIP. Google Talk (GTalk) dirilis 24 Agustus 2005 yang disediakan gratis dan dapat diunduh serta diakses lewat Google bagi siapa saja yang telah memiliki akun Google.
Awalnya layanan hanya tersedia untuk sistem operasi Windows. Kini GTalk tersedia juga untuk BlackBerry, iPhone, dan T-Mobile G1, dan terus berkembang ke seluruh pengguna gadget yang didukung oleh Adobe Flash Player. Sejak November 2007, GTalk berturut-turut mengeluarkan layanan percakapan (chatting) kelompok, chatting AOL Instant Messenger, Chatback, hingga video chat serta Skype.
_____________
Skype
Skype dibangun oleh dua ahli teknologi informasi asal Luksemburg, Niklas Zennstrom and Janus Friis. Setelah dibeli Microsoft, Skype kini memiliki lebih dari 600 juta penggunanya di seluruh dunia yang menggunakan Skype sebagai alat komunikasi secara gratis.
Kelebihan Skype yang berdiri sejak 2003 ini, di antaranya seperti kualitas gambar dan suara, kecepatan koneksi, dan tentu saja biaya yang jauh lebih murah. Fitur rekamannya juga bisa dibuka kembali. Bahkan bisa juga terhubung dengan orang yang tidak memiliki komputer atau akun Skype dengan menghubungi nomor telepon rumah atau ponsel di seluruh dunia dengan tarif lokal.
_____________
BlackBerry Messenger
Dengan memiliki server sendiri di Kanada, layanan messenger dari Research In Motion (RIM) mampu menyihir pengguna ponsel pintar. Sering terdengar transaksi saling tukar PIN BlackBerry agar bisa berkomunikasi lebih murah lewat BlackBerry Messenger (BBM) berupa pesan, gambar, dan video antarpengguna BlackBerry, termasuk membuat grup BBM. BBM berjalan di jaringan operator, dengan server yang berdiri sendiri dan mengandalkan kecepatan pengiriman data BBM. Layanan jasa dibebankan kepada operator, dan pelanggan pun harus membayarnya.

BlackBerry juga unggul pada layanan email dan push email-nya, bahkan ketika menerima format file pdf atau foto dan video, termasuk chatting. Sayangnya layanan terbatas hanya antarpengguna BlackBerry.
__________________
WhatsApp
Selama ini layanan messenger memang kerap digunakan sebagai pilihan untuk berkomunikasi dengan biaya yang jauh lebih murah, bahkan gratis! YM yang populer, masih memiliki keterbatasan karena keharusan memiliki akun Yahoo! Demikian pula dengan BlackBerry Mesenger (BBM) yang “diskriminatif” karena hanya bisa terhubung ke sesama pengguna BlackBerry setelah mendaftarkan PIN ke dalam daftar kontaknya.

Perang messenger pun kembali sengit ketika muncul layanan WhatsApp yang seolah menjawab keterbatasan lintas platform dalam berbagai layanan messenger. Bahkan WhatsApp yang menghilangkan sekat seperti PIN atau user ID, digadang-gadang akan menjadi “pembunuh” BBM.
Selain dapat diunduh untuk iPhone, Blackberry, Symbian (Nokia), ataupun Android, WhatsApp memberikan keleluasaan “berkomunikasi” dengan pengguna iPhone, Nokia, atau Android meski memakai Blackberry. WhatsApp dapat melakukan komunikasi lintas platform karena tetap menggunakan server yang sama. Asyiknya lagi, pengguna hanya disyaratkan menggunakan satu nomor ponsel sebagai identitas. Namun, kabar miringnya, WhatsApp tetap berbayar walau masih termasuh lebih murah. Jadi perlu hati-hati, karena tanpa sadar WhatsApp bisa menyedot pulsa, terutama ketika tak memilih paket unlimited data.

Flexo Lite, Fleksibel untuk Ruang Kantor Modern


Sistem modularnya sangat memudahkan untuk mengatur tata letak sesuai kebutuhan.

Untuk mendesain tata letak ruang kerja kantor modern perlu juga memperhatikan struktur organisasi perusahaan. Hal itu bermanfaat sebagai bahan analisa untuk menentukan hubungan antarruang yang bisa ditata lebih efektif dan efisien. Cobalah mulai dengan menentukan kebutuhan ruang masing-masing departemen atau divisi. Ruang produksi, keuangan, dan HRD, tentu saja membutuhkan ruang yang lebih confidential. Sementara ruang untuk bagian umum memerlukan ruang lebih luas untuk aktivitasnya. Selain itu, perlu juga diperhatikan dimensi ruang untuk sirkulasi, sehingga diperoleh skala prioritas yang disesuaikan dengan luas ruang yang tersedia.
Nah, salah satu solusi penataan ruang kerja modern adalah dengan menggunakan produk Flexo Lite dari Datascrip. Flexo Lite dengan sistem modular sangat sesuai untuk perkantoran modern yang senantiasa berkembang dinamis sesuai dengan kemajuan perusahaan. Bahkan konfigurasi yang dimiliki Flexo Lite bisa dikatakan hampir seluas imajinasi dan ekspektasi siapa pun.
Flexo Lite menggunakan sistem knock down, sekaligus memberikan nilai tambah, lebih stylish, efisien, dan sudah dilengkapi dengan beberapa aksesoris yang dibutuhkan. Rancangannya yang unik dibuat dalam bentuk panel dengan ketebalan 28 mm, membuatnya cocok untuk lingkungan kerja modern.
Sistem modularnya sangat memudahkan untuk mengatur tata letak sesuai kebutuhan. Ruang kantor yang tadinya terkesan biasa-biasa saja, kini menjelma menjadi sebuah lingkungan kerja yang produktif. Tidak seperti panel meja tradisional, Flexo Lite memiliki fleksibilitas yang lebih baik untuk beradaptasi dengan ruang apa pun. Dan hanya bagian langit-langitlah yang menjadi batas Flexo Lite.
Dengan menggunakan berbagai material berkualitas dan finishing panel dengan powder coated, dapat dipilih bahan dan finishing yang sesuai dan tentu saja akan merefleksikan citra perusahaan yang lebih baik. Menggunakan bahan sheet metal antikarat dan struktur “sarang tawon” (honeycomb), sambungan antarpanel pada substrukturnya juga lebih kokoh dan solid, sehingga tingkat kepresisiannya lebih terjamin.
Rasa jenuh memang bisa mengganggu suasana kerja di meja old style Anda. Temukan tampilan baru kantor modern dengan produk Flexo Lite yang telah membuktikan bahwa lingkungan kerja yang terencana dengan baik akan memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Flexo Lite merupakan sistem tata ruang kantor yang dapat memberikan solusi optimal untuk ritme kerja modern dan tentu saja akan membuat kehidupan kantor menjadi jauh lebih mudah. Dengan built-in cable management, merupakan solusi untuk menciptakan ruangan yang rapi dan fungsional. Flexo Lite juga cepat dalam instalasi dan sangat fleksibel. Ya, Flexo Lite memiliki fitur unik berupa cable post sebagai konektor untuk panel dan manajemen kabel vertikal. Ini tersedia untuk berbagai jenis sambungan antara panel Y dan panel X.
Menariknya lagi, kaki panel yang berbentuk kerucut terlihat ramping dan terbuat dari bahan metal dengan finishing menggunakan powder coated untuk hasil sempurna. Lingkungan kerja pun secara visual dan suasananya akan tampil lebih baik. Model kaki berkerucut ini mampu mendapatkan respon yang sangat baik dan menjadi desain pilihan kantor modern di Indonesia. Sebagai furnitur sistem modular, ketinggian panel Flexo Lite sangat fleksibel. Sehingga Flexo Lite dapat digunakan kembali dalam kombinasi dari berbagai desain. Lebar panel dan variasi ketinggiannya sesuai untuk setiap kebutuhan kantor modern.
Dengan berbagai kelebihannya, Flexo Lite mampu menciptakan lingkungan kantor modern dengan biaya minimal. Apalagi ditunjang berbagai pilihan dan aksesoris, Flexo Lite semakin diyakini sebagai pilihan terbaik untuk lingkungan kerja modern. Dan yang terpenting PT Datascrip telah memberikan komitmen penuh untuk memberikan solusi kebutuhan kantor modern mulai dari konsultasi desain, instalasi, hingga layanan purna jualnya.

Kenyamanan Kursi Serba Guna


Tak hanya kuat, tapi kursi juga harus nyaman.

Sudah menjadi kelaziman jika dalam sebuah gedung atau bangunan yang kerap digunakan untuk aktivitas publik, memiliki ruangan yang mampu mengakomodir berbagai bentuk aktivitas seperti pertemuan, atau acara lain yang sesuai dengan kebutuhan yang diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu pula. Setiap acara memiliki format dan tema yang berbeda. Dengan perbedaan itu, diperlukan sarana pendukung yang memiliki kapabilitas yang tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tentu saja memberikan nilai lebih dalam hal aspek ekonomi dan kenyamanan.
Ya, ruangan tersebut tentunya harus bersifat fleksibel untuk memudahkan pengaturan saat digunakan. Dengan begitu, diperlukan perlengkapan pendukung yang memberikan kemudahan saat penataan ruangan, termasuk ketika harus disimpan. Dengan kemudahan mobilitasnya, tentu akan menjadi pilihan dan dapat diandalkan. Salah satu alat atau sarana yang dapat mendukung fleksibilitas itu adalah kursi. Namun kini kursi dengan bentuk yang kaku sudah lama ditinggalkan penggunanya. Harus diakui pula, kursi memegang peranan penting dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Apalagi jika kursi tersebut memiliki kemampuan serba guna dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Kenyamanan menjadi salah satu faktor yang tak bisa ditawar lagi.
Kursi Lavaro 500 yang merupakan produk dari Datascrip bisa menjadi pilihan jika menginginkan kenyamanan dan desain yang modern. Lavaro 500 memiliki fitur unggulan berupa sandaran semi-tilting. Sandaran kursi Lavaro 500 memang didesain untuk mampu digoyangkan miring ke belakang. Desain dengan fitur sandaran sem-tilting ini didasari kebutuhan penggunanya yang kerap menyandarkan punggungnya agak ke belakang untuk melepaskan penat dan melemaskan otot-otot punggung di sela aktivitasnya. Pengguna pun akan merasa semakin nyaman karena punggung mereka bisa lebih leluasa bergerak pada saat melakukan aktivitas duduk.
Perhatikan desainnya yang mengedepankan model shell yang terbuat dari bahan plastik berkualitas yang kuat dan tahan lama. Kursi Lavaro 500 juga cukup mudah dibersihkan, termasuk ketika harus disimpan di tempat penyimpanan sementara. Selain itu, kursi Lavaro 500 dibuat dengan menggunakan rangka kaki berbahan baja. Jadi tak hanya membuat kursi ini kuat dari segi konstruksinya, tetapi juga dengan kemampuannya untuk mendukung aktivitas para pengguna.
Lavaro 500 pun tak lagi membuat aktivitas duduk sebagai sebuah rutinitas yang membosankan. Duduk kini menjadi semakin menyenangkan. Di mana pun berada, di hotel, rumah sakit, gedung pendidikan, atau bangunan publik lainnya, memang membutuhkan kursi yang fleksibel. Tak hanya kuat, tapi kursi juga harus nyaman. Kekuatannya tentu saja akan membuat biaya yang dikeluarkan semakin ekonomis. Sedangkan aspek kenyamanan akan membuat kursi memiliki nilai tambah yang diyakini mampu memberikan kontribusi positif bagi penggunanya.

Tetap Bermartabat dan Kredibel


Sebanyak sembilan modul telah disiapkan PINTAR untuk perbaikan SDM.

Gaung reformasi ternyata sampai juga di lingkup Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal itu diakui oleh Sesditjen Pajak, Herry Sumardjito, yang mengungkapkan bahwa DJP kini sedang memasuki tahapan Reformasi Perpajakan Jilid Dua. Menurutnya, dalam babak baru ini target manajemen SDM di DJP adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik, perbaikan proses bisnis Manajemen Sumber Daya Manusia, transparansi dan remunerasi yang seimbang, serta dapat menyumbangkan hasil kinerja pegawai yang bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia.
Herry Sumardjito juga menjelaskan tentang Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR) sebagai salah satu kegiatan utama dari program Reformasi Perpajakan Jilid Dua. PINTAR akan fokus pada teknologi informasi dan komunikasi serta perbaikan manajemen dan sistem SDM, seperti memperbaiki kebijakan SDM serta menciptakan manajemen SDM yang lebih modern, memperkuat kebijakan good governance dan fungsi internal control, serta meningkatkan kemampuan teknis maupun manajerial serta profesionalisme pegawai DJP melalui perbaikan program dan kurikulum pelatihan. Tak hanya sampai di situ, sebanyak sembilan modul telah disiapkan PINTAR untuk perbaikan SDM yang meliputi pengembangan organisasi, perencanaan pegawai, rekrutmen dan seleksi, administrasi kepegawaian, pengembangan dan pelatihan, manajemen pengukuran kinerja, manajemen pola karir, kompensasi dan tunjangan, dan kepatuhan internal.
Terkait dengan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN), kebutuhan SDM dan pelatihannya akan dilakukan oleh KPP Pratama dengan jumlah 299 kantor. “Masing-masing wilayah kerja KPP Pratama telah dibagi menjadi beberapa wilayah yang menjadi tanggung jawab seorang Account Representative (AR). Dengan kondisi tersebut, maka SDM yang dimiliki DJP saat ini dapat dikatakan memenuhi kebutuhan SPN,” ujar Herry Sumardjito.
Berdasarkan data per tanggal 16 Agustus 2011, jumlah seluruh pegawai DJP adalah 32.062 orang dengan jumlah pegawai structural 27.208 orang dan pejabat fungsional 4.854 orang. Dengan total kebutuhan SDM masing-masing KPP Pratama sebanyak 20 orang pelaksana sensus, diperkirakan pelaksanaan SPN kali ini akan melibatkan petugas pelaksana sensus sebanyak 5.980 orang. Sebanyak 2.990 orang di antaranya merupakan pegawai tetap DJP dan sisanya merupakan tenaga outsourcing. “Tenaga outsourcing akan menjadi pembantu pelaksana sensus dan akan selalu dalam pengawasan pegawai tetap DJP yang menjadi petugas pelaksana sensus,” kata Herry.


Soal SPN, diperkirakan masih ada masyarakat yang berpandangan negatif terhadap kegiatan sensus ini. Boleh jadi mereka khawatir terhadap kerahasiaan data dan arogansi petugas. Herry Sumardjito pun menjelaskan soal kerahasiaan data SPN. Menurutnya, kerahasiaan data telah dijamin dalam Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan. “Sanksi bagi yang melanggar ketentuan ini diatur dalam Pasal 41 UU KUP. Kami juga menerbitkan Tata Cara dan Pelaksanaan (SOP) SPN, sehingga pelaksanaan SPN akan terstandarisasi,” ujarnya.
Untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian para pegawai, terutama dalam mengolah data hasil sensus tersebut tentunya dibutuhkan pelatihan khusus. Pihak DJP pun telah mempersiapkan pelaksanaan SPN ini antara lain dengan melakukan pelatihan terhadap Petugas Pelaksana Sensus. Pelatihan pertama telah dilakukan di bulan Agustus 2011 dengan mengambil proyek percontohan di Jakarta yang diikuti peserta dari lima Kanwil DJP di Jakarta. Dari proyek percontohan ini dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dijadikan standar pelatihan yang akan dilakukan di masing-masing Kanwil DJP seluruh Indonesia.
Sebagai instansi pemerintah yang kinerjanya selalu mendapat perhatian dari masyarakat luas, DJP juga melakukan mutasi dan rotasi pegawai. Pola mutasi dan rotasi pegawai DJP sebagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, tentu saja berdasarkan standar penilaian dan kriteria yang yang mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagai acuan pengambilan kebijakan di bidang rotasi/mutasi/promosi. Sedangkan kriterianya meliputi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan (kepegawaian) yang mengatur pemindahan jabatan struktural atau jabatan fungsional. Kriteria lainnya adalah standar kompetensi jabatan yang ditetapkan, prestasi kerja, jangka waktu menduduki jabatan dan/atau lokasi unit kerja, peringkat jabatan, hukuman disiplin PNS jika ada catatan PNS yang bersangkutan pernah dikenakan sanksi atas pelanggaran disiplin pegawai, dan juga kriteria yang didasari kebutuhan organisasi.
Saat ini di Kementerian Keuangan telah diluncurkan nilai-nilai dan perilaku utama yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Menurut Herry Sumardjito, nilai-nilai tersebut akan menjadi pedoman perilaku SDM di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk DJP. “Sebagai pedoman nilai dan perilaku utama ini, diharapkan kinerja SDM di DJP akan menjadi lebih baik, berintegritas, dan berkualitas tinggi, namun tetap bermartabat dan kredibel,” kata Herry optimistis.
Di sisi lain, Herry Sumardjito juga mengakui bahwa rasio pajak di Indonesia saat ini masih sangat jauh dari potensi perpajakan yang seharusnya bisa direalisasikan. Untuk menggapai potensi tersebut, Herry sangat meyakini bahwa program SPN bisa memenuhi harapan menciptakan basis data perpajakan nasional yang dapat mendukung peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. “Sesuai dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut self assessment system, partisipasi aktif dan kerjasama dari masyarakat Wajib Pajak sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program ini,” ujarnya.

Menciptakan Prosedur yang Praktis


Dengan semakin mudahnya penyampaian SPT melalui internet/e-Filing atau melalui telepon/telefiling, Wajib Pajak bisa merasakan kepraktisannya, dapat dilakukan di rumah atau di tempat bekerja dan tidak perlu mengantre.

Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) yang dimulai akhir September 2011 hingga Januari 2012 mendatang sejak jauh hari telah dipersiapkan secara matang. Bahkan Direktorat Transformasi Proses Bisnis (TPB) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyusun SOP terkait dengan Sensus Pajak Nasional (SPN) yang terangkum dalam Buku Panduan Sensus Pajak Nasional. Buku panduan tersebut berisikan segala hal terkait SPN meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan SPN. Seperti diutarakan oleh Direktur TPB, Robert Pakpahan, buku panduan tersebut diharapkan dapat mendukung dan membantu seluruh jajaran DJP dalam pelaksanaan SPN. “Dengan buku tersebut, kami berharap mereka bisa bekerja secara PASTI: bekerja Profesional, menjaga Integritas, membangun Teamwork, dan selalu Inovatif,” ujarnya.
Selain itu, Direktorat TPB kini sedang melakukan penyusunan Peta Proses Bisnis. Lewat gambar dan diagram yang dibuat, akan mengidentifikasi secara jelas langkah-langkah yang dibutuhkan sebuah organisasi dalam menyelesaikan suatu proses. Peta ini juga akan memberikan deskripsi bagaimana cara suatu proses dilakukan. “Ibarat buku manual, peta menjadi “guide” bagi organisasi, karena di dalamnya menyediakan informasi lain yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses seperti input, output-nya, urutan kerja, ukuran kinerjanya, dan siapa yang melakukan,” kata Robert Pakpahan.
Menurut Robert, akan lebih baik jika ada dua peta proses bisnis bagi organisasi, yaitu peta “as-is” yang menggambarkan peta proses saat ini dan peta “to be” yaitu peta proses target. Peta “as is” digunakan untuk melakukan perbaikan proses serta analisis efisiensi dan efektivitas. Nah, terkait dengan program PINTAR (Project for Indonesia Tax Administration Reform), Direktorat Transformasi Proses Bisnis juga sedang menyusun peta proses bisnis target “to be”. Peta proses ini disebut dengan peta proses bisnis PINTAR. “Penyandingan peta proses bisnis saat ini dengan peta proses bisnis target dapat digunakan untuk pelaksanaan gap analysis yang bertujuan untuk mengetahui proses bisnis apa yang perlu ditambah, dihapus, atau dimodifikasi untuk mencapai kondisi target,” ujarnya.
Bagi DJP sendiri, dengan gambaran proses bisnis secara global hingga detailnya, peta proses bisnis tersebut tidak ubahnya seperti peta dunia yang menggambarkan tentang dunia secara global. Ya, peta akan membawa siapa pun kepada tujuan dengan tepat, cepat, dan tanpa buang waktu dan banyak bertanya, apalagi tersesat. “Demikian pula dengan DJP, peta proses yang dibuat akan membuat pencapaian tujuan dan misi organisasi DJP dapat diraih dengan better, faster, cheaper dan safer. Peta proses bisnis ini akan mempermudah DJP secara organisasi untuk melakukan perbaikan (improvement) melalui process-based corrective dan preventive actions,” kata Robert menjelaskan. Peta Proses, lanjut Robert, dapat menjadi alat untuk merancang sumber daya manusia (SDM), menyusun Standard Operating Procedure, menetapkan Job Description, menambah atau mengurangi resources lain, serta merancang proses bisnis baru.
Sementara itu, berkaitan dengan pengolahan SPT melalui Drop Box, konsep tersebut dilatarbelakangi oleh peningkatan jumlah Wajib Pajak secara signifikan pada tahun 2009 dari 8 juta Wajib Pajak menjadi 14 juta Wajib Pajak. Peningkatan tersebut seiring dengan berlakunya perubahan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru. Robert Pakpahan menjelaskan bahwa peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar diharapkan juga akan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke DJP. Dan DJP pun membuat prosedur penerimaan SPT Tahunan yang dapat disampaikan kepada petugas penerima SPT Tahunan DJP (Drop Box).
Menariknya, proses penerimaan SPT juga dibuat sepraktis mungkin hanya dengan memasukkan SPT ke dalam amplop tertutup yang diberi identitas Wajib Pajak dan langsung diberikan tanda terima. “Tidak ada proses penelitian SPT terlebih dahulu seperti prosedur yang ditetapkan sebelumnya. Jadi proses penerimaan SPT berlangsung secepat mungkin agar tidak terjadi antrean Wajib Pajak,” ujar Robert Pakpahan.
Selain di setiap unit Kantor Pelayanan Pajak, kini unit Drop Box untuk menerima SPT Tahunan juga bisa ditemui di pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti di perkantoran pemerintah maupun swasta, pusat perbelanjaan, pasar, dan lain-lain. Wajib Pajak pun lebih mudah menyampaikan SPT tahunannya ke tempat terdekat dengan aktivitas sehari-hari. Jumlah Wajib Pajak memang terus mengalami peningkatan. Hingga Juli 2011 tercatat berjumlah 18,5 juta Wajib Pajak. Sebanyak 8,5 juta Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunannya pada tahun 2011 yang 94% di antaranya merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan sisanya adalah Wajib Pajak Badan. Dengan adanya Sensus Perpajakan, diharapkan jumlah Wajib Pajak akan ikut meningkat. Selain melalui Drop Box, untuk mempertahankan pelayanan yang prima, Direktorat TPB melakukan pengembangan prosedur penerimaan SPT melalui beberapa pilihan seperti media internet/e-Filing atau melalui telepon/telefiling.
Robert Pakpahan mengakui bahwa hingga kini masih sangat sedikit Wajib Pajak yang menggunakan e-Filing karena prosedur yang ada agak rumit. “Kami akan dilakukan perubahan prosedur yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat, agar makin banyak digunakan oleh Wajib Pajak. Dengan semakin mudahnya penyampaian SPT melalui internet (e-Filing) atau melalui telepon (telefiling), Wajib Pajak bisa merasakan kepraktisannya, dapat dilakukan di rumah atau di tempat bekerja dan tidak perlu mengantre. “Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat pula,” kata Robert Pakpahan.

Sarat Teknologi untuk Layanan Pajak yang Optimal


Seluruh sistem tersebut dibangun menggunakan teknologi perangkat lunak yang biasa digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang berskala enterprise,” kata Harry Gumelar.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), teknologi informasi menjadi sangat penting karena menyangkut kinerja layanan dan pendataan. Bahkan kinerja Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI) merupakan pencapaian kinerja organisasi dua unit layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yaitu Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) dan Direktorat TTKI. Kedua unit tersebut telah menghasilkan sejumlah terobosan seperti Modul Penerimaan Negara (MPN), e-Registration (sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online), e-Filing (cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara online dan real time), e-SPT, dan call center (Kring pajak 500200).
Menurut Direktur TTKI, Harry Gumelar, pihaknya telah bekerja sama dengan Direktorat P2Humas dalam pengembangan call centre untuk memudahkan komunikasi dan interaksi antara Wajib Pajak yang ingin menanyakan hak dan kewajibannya agar lebih mudah terlayani. “Saat ini kami bertanggung jawab pada pengembangan perangkat TIK dan pendukungnya, yaitu kebijakan tata kelola TIK DJP,” ujarnya.
Salah satu implementasi pengembangan perangkat TIK adalah untuk kepentingan administrasi perpajakan internal melalui sejumlah aplikasi yang menunjang kinerja pelaksanaan tugas pegawai DHP dan pembangunan Pusat Pengolahan Data Dokumen Perpajakan (PPDDP). Pengembangan tersebut akan sangat membantu perekaman dan dokumentasi data Wajib Pajak yang hingga saat ini telah mencakup wilayah kerja di seluruh Kantor Wilayah di Jakarta, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II, dan Kanwil DJP Banten.
Harry Gumelar menambahkan, jika perhitungan nilai memakai skala nilai 1–100, maka Teknologi Informasi DJP berada di posisi skala nilai 60. Sehingga pihaknya sangat berharap ke depannya masih perlu ditanamkan nilai-nilai tata kelola TIK yang baik kepada seluruh pegawai DJP untuk menghasilkan output yang baik dan dapat menyukseskan program PINTAR yang akan dibangun. “Sehingga nantinya DJP mempunyai satu sistem yang terintegrasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak pun jadi lebih optimal,” katanya. Perkembangan program PINTAR (Project for Indonesia Tax Administration Reform) kini masih dalam proses evaluasi peserta lelang dan sampai saat ini belum terdapat kendala.
Salah satu kegiatan besar DJP adalah Sensus Pajak Nasional (SPN) yang berlangsung sejak akhir September 2011 hingga Januari 2012 mendatang. SPN dilaksanakan secara serentak oleh seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Aktivitas SPN sendiri sangat membutuhkan dukungan teknologi sistem informasi yang memadai dan dapat digunakan oleh unit kerja DJP secara efektif dan benar-benar dapat membantu petugas di lapangan,” kata Harry Gumelar.
Empat tahapan SPN seperti tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi, serta tahap tindak lanjut memang sangat membutuhkan sistem informasi yang memadai. Bahkan setelah kegiatan sensus berakhir, sistem informasi tetap berperan penting untuk menyajikan hasil sensus secara komprehensif, memfasilitasi kegiatan analisis, dan membantu petugas dalam mengambil keputusan. Sehingga hasil dari kegiatan SPN ini benar-benar dapat digunakan sesuai dengan tujuannya.
Sebuah sistem informasi memang tidak bisa terlepas dari dua elemen utama yaitu data dan sarat teknologi. Data yang diperoleh akan diolah oleh sistem menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Sedangkan teknologi merupakan ‘alat’ yang digunakan untuk mengolah data tersebut. “Dalam SPN banyak sekali data yang terlibat, termasuk teknologi yang harus dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan SPN,” ujar Harry Gumelar.
Untuk menjalankan administrasi perpajakan, DJP memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat keras berupa Data Center (DC) yang berada di Kantor Pusat DJP dan DRC di tempat lain saling terintegrasi untuk menjaga ketersediaan sistem informasi. Setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) srtidaknya memiliki tiga server untuk aplikasi lokal maupun sebagai client untuk aplikasi terpusat. Untuk menghubungkan antarunit kerja (KPP, Kanwil dan Kantor Pusat), DJP menyewa jaringan dari penyedia jasa jaringan dengan bandwidth antara 512 Mbps hingga 10 Gbps.
Dari sisi perangkat lunak, DJP memiliki tiga sistem utama yaitu SI DJP, SIPMOD, dan SISMIOP. Perangkat SI DJP merupakan sistem terpusat yang digunakan untuk melayani KPP di wilayah Jawa dan KPP Madya. Sedangkan di luar wilayah tersebut, DJP menggunakan SIPMOD yang dipasang secara lokal di KPP bersangkutan. Khusus untuk administrasi PBB, DJP menggunakan SISMIOP dan SIG PBB (Sistem Informasi Geografis PBB). “Seluruh sistem tersebut dibangun menggunakan teknologi perangkat lunak yang biasa digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang berskala enterprise,” kata Harry Gumelar.
Teknologi informasi memang seharusnya bisa memberikan kemudahan dan manfaat yang optimal. Namun di sisi lain Harry Gumelar juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih banyak Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya yang belum menggunakan kemudahan-kemudahan layanan pembayaran kewajiban perpajakannya. Harry pun menyebut contoh untuk pembayaran SPPT PBB. Menurutnya, selain Wajib Pajak membayar langsung pada Bank Persepsi yang ditunjuk, maka Wajib Pajak bisa juga membayar melalui ATM yang telah bekerja sama dengan pihak DJP ataupun kemudahan lainnya seperti pembayaran melalui internet banking. Artinya, di situ terdapat pengertian bahwa pembayaran tunai bukan hanya di Kantor Pelayanan Pajak. Demikian pula dengan layanan call center Kring Pajak 500200 yang bisa dimanfaatkan lebih optimal untuk kemudahan pelayanan dan pengaduan bagi Wajib Pajak.

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Mewujudkan Integritas dan Profesionalisme


Dengan semakin berkembangnya media layanan yang bisa diakses oleh Wajib Pajak, kebutuhan terhadap informasi perpajakan dilayani lewat beberapa media layanan yang memanfaatkan teknologi informasi.

Salah satu penunjang dalam suksesnya kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah pemanfaatan teknologi informasi. Ya, di era digital kini, teknologi informasi memang menjadi teramat penting. Tak terkecuali DJP yang mempunyai direktorat tersendiri yaitu Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP). Beban Direktorat TIP memang tak bisa dibilang ringan mengingat tugasnya untuk menyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan dalam bidang pemantauan system dan infrastruktur, pemberian dukungan dan layanan operasional, serta pembinaan pengolahan data dan dokumen.
Seluruh unit kerja di DJP didukung oleh pelayanan operasional Direktorat TIP mulai dari sistem informasi, aplikasi, dukungan teknis dan jaringan komunikasi data, termasuk bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran data elektronik, hingga pengelolaan intranet dan internet. Menurut Direktur Teknologi Informasi Perpajakan, Yoyok Satiotomo,, untuk lebih mengoptimalkan penyediaan data dan informasi terkait Wajib Pajak, pihaknya menjalin kerja sama dalam bentuk pertukaran data dan informasi dengan sejumlah instansi terkait seperti Bank Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Badan Pusat Statistik, Ditjen Imigrasi, seluruh Eselon I Kementerian Keuangan (Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Keuangan, dan lainnya), serta instansi lainnya.
Dengan semakin berkembangnya media layanan yang bisa diakses oleh Wajib Pajak, kebutuhan terhadap informasi perpajakan dilayani lewat beberapa media layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan layanan konvensional seperti website pajak.go.id, call center 500200, dan melalui kantor pajak di seluruh Indonesia. Semua layanan tersebut sesuai dengan visi DJP sebagai institusi pemerintah penyelenggara sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat karena integritas dan profesionalisme. Untuk mewujudkannya, DJP membutuhkan dukungan penerapan teknologi informasi yang memadai yang selalu dievaluasi dan disempurnakan secara berkesinambungan.
Berkaitan dengan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) yang bertujuan untuk pemutakhiran data perpajakan, seluruh data yang masuk dan diolah lebih lanjut di Bank Data DJP, sekaligus untuk memperluas basis pajak yang dibutuhkan untuk penggalian potensi perpajakan. Direktur TIP pun mengakui bahwa dalam pelaksanaan SPN sangat mungkin ditemui kendala seperti kurangnya jumlah tenaga pengolah data, termasuk kualitas data hasil SPN. “Untuk itu, penting sekali bagi tenaga pengolah dalam mengidentifikasi, merekam, membersihkan, dan memvalidasi data sesuai dengan standar pengolahan data di DJP. Sehingga nantinya data hasil SPN tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak,” ujarnya.
Yang tak kalah pentingnya adalah keamanan database perpajakan yang aman dari gangguan, termasuk gangguan seperti ‘hacker’ dari luar. Pihak DJP sendiri sangat menyadari dan telah melakukan langkah pengamanan lewat beberapa tingkat keamanan. Seperti database perpajakan core yang bersifat transaksional yang disimpan terpusat dan hanya bisa diakses oleh pegawai yang berwenang. Penyimpanan database tersebut terpisah dari database yang dimanfaatkan untuk analisis dan bisa diskses oleh unit kerja DJP atau yang disediakan untuk Wajib Pajak dan instansi lain yang berwenang. Menurut Yoyok Satiotomo, database perpajakan dilindungi dengan firewall dan pengaman lainnya. Bahkan akses ke dalam database perpajakan selalu dipantau oleh pegawai terlatih dan berpengalaman dalam tugas tersebut. “Jadi tidak semua pegawai dapat mengakses database perpajakan. Akses hanya diberikan kepada pegawai yang telah mendapatkan otorisasi melalui SOP dan sesuai dengan kewenangannya,” kata Yoyok Satiotomo.
Bagi masyarakat atau Wajib Pajak, rasanya tak perlu khawatir soal kerahasiaan database perpajakan. Sesuai dengan Pasal 34 dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), maka seluruh database seperti surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan data lain yang dilaporkan Wajib Pajak, termasuk data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, data Wajib pajak yang diperoleh dari pihak ketiga, hingga dokumen dan rahasia Wajib Pajak, adalah bersifat rahasia dan merupakan rahasia jabatan bagi seluruh pegawai DJP. “Kecuali diminta oleh pejabat atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara,” ujarnya menambahkan. Walau demikian, Wajib Pajak tetap dapat memanfaatkan informasi seperti identitas Wajib Pajak dan informasi lain yang bersifat umum mengenai perpajakan seperti statistik penerimaan pajak, jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak, statistik permohonan Wajib Pajak, dan statistik tunggakan pajak.
Di sisi lain, masyarakat pun perlu juga mengetahui bahwa Direktorat TIP tak hanya mengolah data perpajakan yang bersumber dari Wajib Pajak. Direktorat TIP juga mengelola data dari pihak lain dan memanfaatkannya sebagai data pembanding untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yang terkait dengan kewajiban perpajakannya. Kepada seluruh masyarakat pun dihimbau agar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar untuk menghindari terkena sanksi perpajakan. Demikian pula dengan pelaksanaan SPN yang sedang dilakukan oleh DJP. “Kami sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk ikut menyukseskan kegiatan Sensus Pajak Nasional demi kepentingan negara dengan memberikan jawaban yang jujur dari setiap pertanyaan yang diajukan petugas sensus,” kata Yoyok Satiotomo.

Pasar Ponsel Cerdas Makin Panas


Sebanyak 48% pengguna internet di Indonesia tercatat mengakses internet melalui ponsel.


Tren memiliki ponsel cerdas terus saja meningkat. Ponsel cerdas dengan kemampuannya yang beragam seperti chatting, internet, game, bisnis, dan banyak fungsi lainnya, kini sudah semakin banyak digunakan. Bahkan produk yang kerap diposisikan paling tinggi tersebut, kini tak lagi didominasi oleh produsen ternama seperti Apple, Nokia, BlackBerry, atau Sony Ericsson. Simak saja geliat pabrikan Korea yang kini telah menjelma menjadi raksasa tekomunikasi dunia. Ya, kehadiran Samsung di pentas ponsel cerdas memang menarik untuk dicermati. Apalagi Samsung kini mencatatkan penjualan ponsel cerdas berbasis sistem operasi Android terbesar di dunia. Apple dengan produk iPhone-nya pun dilangkahi Samsung.
Bagaimana dengan Research In Motion (RIM) dan juga Nokia? Selama ini, BlackBerry masih terlihat menjadi salah satu ponsel cerdas yang banyak digunakan. Salah satu faktor yang menyebabkan Blackberry masih tetap menjadi andalan adalah fitur BBM (BlackBerry Messenger) yang bisa menghubungkan antarpengguna BlackBerry. Namun boleh jadi kondisi RIM sebagai pengembang ponsel BlackBerry semakin terancam. Ketika meluncurkan sistem operasi BlackBerry 7, sepertinya hal tersebut menjadi sesuatu yang luar biasa, termasuk rencana pengembangan sistem operasi terbaru QNX. Walau sempat mendapatkan pujian, faktanya fitur tersebut tak berbeda dengan fitur Google dan Apple yang telah diperkenalkan tahun 2010 lalu.
Begitu pula dengan Nokia yang penjualan ponsel pintarnya terus menyusut. Pabrikan asal Finlandia yang identik dengan sistem operasi Symbian dan kini mencoba menggunakan Windows Phone, memang terlihat kewalahan dengan serbuan sistem operasi lain yang terus berkembang, termasuk Android yang baru saja mencatatkan jumlah pengunduh terbesar aplikasinya di dunia.
Sejumlah produsen terkemuka seperti Sony Ericsson, Samsung, LG, Motorola, dan HTC sudah bergabung dalam Open Handset Alliance yang memang mengusung Android. Sony Ericsson sendiri yang sudah menjual sekitar 17 model ponsel cerdasnya di Indonesia sejak tiga tahun yang lalu, berkomitmen tetap fokus kepada ponsel cerdas. “Kami akan terus memberikan pilihan smartphone dengan rentang yang lebih luas bagi semua kalangan,” ujar Djunadi Satrio, Head of Marketing Sony Ericsson Mobile Communications Indonesia.
Menurut Djunadi Satrio, sebenarnya Sony Ericsson sangat terbuka terhadap sistem operasi yang digunakan. Hanya saja langkah Sony Ericsson memilih Android sebagai sistem operasi ponsel cerdasnya tetap diyakini menjadi kontribusi terbesar peningkatan angka penjualannya. Sebagai sistem operasi terbuka, Android kini telah memiliki lebih dari 350 ribu aplikasi yang bisa diunduh. “Sejak 2010, rapor kami terus menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kami juga yakin dengan Android yang akan menjadi OS masa depan,” kata Djumadi menambahkan.
Tantangan dan potensi pasar ponsel cerdas dalam lima tahun ke depan diyakini akan terus berkembang. Menurut data dari Nielsen, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengakses internet melalui ponsel yang cukup tinggi. Sebanyak 48% pengguna internet di Indonesia tercatat mengakses internet melalui ponsel. Selain itu, ditambah pula 13% yang mengakses internet melalui perangkat mobile non ponsel seperti tablet. Potensi yang menggiurkan!