FIFA Bukanlah Baginda Raja! (1)


Akhirnya Komite Normalisasi mengeluarkan keputusan juga terkait verifikasi calon ketua umum dan wakil ketua umum PSSI. Namun seperti sudah diduga sebelumnya, walau sudah terdapat perbedaan pendapat dalam tubuh KN, keputusan akhirnya adalah tetap melarang Arifin Panigoro, George Toisutta, dan Nirwan D Bakrie sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum PSSI. Selain itu, sejumlah calon anggota Komite Eksekutif juga digugurkan.

Terdapat hal menarik dalam keputusan tersebut. Setidaknya kata kredibilitas menjadi mengemuka karena cakon yang tidak lolos dianggap tidak memiliki kredibilitas. Mungkin pertanyaan berikutnya yang pantas diajukan adalah apa saja kriteria krdibilitas yang dimaksud KN. Apakah benar para calon yang ditolak menjadi ketum, waketum, dan anggota Komite Eksekutif PSSI tersebut memang tidak memiliki kredibilitas ala KN?

Sejak digelarnya Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) di Malang, Februari 2010 lalu, banyak pihak berharap akan segera ada perubahan yang signifikan dari kepengurusan PSSI hingga prestasi yang tak pernah bisa dibanggakan. Bahkan langkah Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi A Mallarangeng yang dianggap mengintervensi organisasi PSSI, oleh sejumlah kalangan dianggap sebagai keputusan yang tepat walau dihantui sanksi dari FIFA.

Keputusan KN yang menurut ketuanya Agum Gumelar diambil berdasarkan kesepakatan, tampaknya semakin menggambarkan bahwa KN yang banyak diharap bisa membantu akselerasi perubahan, malah menimbulkan pertanyaan baru, bahkan masalah baru.

Euforia heroik suporter sepak bola sejak tim nasional menjadi runner up dalam ajang AFF 2010, seakan menjadi momen yang menyesakkan. Bagaimana tidak, semangat itu perlahan mulai luntur dan suporter pun hanya bisa termangu menunggu apa yang akan terjadi pada episode berikutnya.

Kondisi yang bak asap dalam sekam pun ikut ditingkahi oleh sikap Kelompok 78 yang mengaku sebagai mayoritas pemilik suara yang akan memilih ketum PSSI. Dengan sikap kerasnya, Kelompok 78 bisa dipastikan akan menentang keputusan KN yang dianggapnya kontroversial. Sebagai pemangku-pemangku kepentingan utama sepak bola yang terlibat langsung dalam pengelolaan kompetisi dan pembinaan, wajar bila mereka merasa keputusan tersebut tak mampu mengakomodir harapan mereka.

Di balik keputusan KN, sebelumnya sempat terungkap bahwa sempat terjadi deadlock karena ada anggota KN yang menolak hasil keputusan yang akan dikeluarkan. Deadlock itu terjadi akibat munculnya sikap dan pertanyaan apakah KN harus mematuhi surat FIFA yang melarang ketiga nama di atas untuk ikut pemilihan. Demikian pula dengan parameter yang digunakan untuk proses verifikasi.

Kepergian Ketua KN Agum Gumelar ke markas FIFA di Swiss pun seakan menjadi mubazir, karena KN dinilai tak mampu berbuat banyak dan justru seperti memposisikan diri sebagai hamba sahaya dan FIFA sebagai Baginda Raja. Dan itu berarti larangan FIFA terhadap ketiga nama tersebut adalah titah Baginda Raja yang tidak boleh dibantah walau bertentangan dengan hati nurani. Boleh jadi jika sikap Agum kemungkinan besar didasari ketakutan terhadap adanya aturan jika tak mengikuti keputusan FIFA, akan diikuti oleh pembekuan keanggotaan Indonesia di FIFA. Itu memang lagu lama karena ancaman seperti itulah yang selalu digunakan dan cukup ampuh dilakukan oleh sejumlah pengurus PSSI, khususnya dalam periode kepengurusan di bawah daulat tuanku Nurdin Halid dan Noegraha Besoes.

Pengurus FIFA di Zurich, Swiss, memang memiliki otoritas sepak bola dengan kekuasaan absolut, terutama lewat statutanya. Bahkan langkah pemerintah mencampuri urusan sepak bola juga bisa berakibat keanggotaan di FIFA akan dibekukan juga. Namun hal itu ternyata tak sepenuhnya terbukti. Saat Menpora membekukan kepengurusan PSSI pimpinan Nurdin Halid dan langkah tersebut sangat jelas dinilai sebagai intervensi pemerintah, ternyata keanggotaan Indonesia di FIFA aman,-aman saja. FIFA pun sempat dituding tak memiliki sikap konsisten dengan statutanya sendiri. hal itu terlihat ketika PSSI memelintir statuta FIFA yang berkaitan dengan syarat calon ketum tidak boleh mantan napi dalam kongres tahun 2009 untuk meloloskan Nurdin Halid. Saat itu FIFA benar-benar tak bisa bicara. Ujung-ujungnya, FIFA dan PSSI dianggap oleh banyak pihak sebagai organisasi yang tidak bisa menghormati aturan yang mereka keluarkan. Aneh…

(bersambung)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s