Liga Primer Indonesia Serius Membangun Iklim Kompetisi Profesional dan Mandiri


Masih terasa hangat dan semangatnya masyarakat pencinta sepak bola di tanah air yang begitu gegap gempitanya mendukung tim nasional Indonesia, terutama sejak menunjukkan prestasi lumayan mengilap dan mencapai final pada turnamen Piala AFF 2011, Desember tahun lalu. Sementara di sisi lain, sejumlah pihak terus menyoroti kinerja Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang dituding hanya bisa menghabiskan uang rakyat, ditambah ketidakmampuan memberikan prestasi membanggakan. Selama dua periode kepemimpinan Nurdin Halid yang akan berakhir tahun 2011 ini, timnas Indonesia mengalami paceklik gelar. Gelar juara timnas pada Piala Kemerdekaan 2009 lalu lebih karena keberuntungan, karena hanya menang WO menyusul penolakan Libya melanjutkan pertandingan pada babak kedua setelah pelatih mereka dipukul oleh salah satu ofisial timnas Indonesia.

Perubahan iklim sempat mengemuka ketika banyak pihak, termasuk suporter sepak bola, berharap Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) di Malang, Maret 2010, akan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia, sekaligus mereformasi PSSI sebagai induk organisasi yang menaunginya. Buruknya prestasi timnas sejak PSSI dipimpin Nurdin Halid selama tujuh tahun, membuat pencinta sepak bola menginginkan sang Ketua Umum mundur dari jabatannya, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja PSSI yang jauh dari harapan. Bahkan sejumlah pihak sangat menyayangkan salah satu rekomendasi tentang pembentukan Dewan Sepak Bola telah dicabut. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng pun sempat mengingatkan kepada semua pihak untuk melaksanakan ketujuh butir rekomendasi yang sudah disepakati. Menegpora juga mengingatkan rekomendasi poin pertama KSN tentang perlunya reformasi dan restrukturisasi di tubuh PSSI untuk mencapai prestasi yang menjadi harapan masyarakat Indonesia. “Kalau tidak dilakukan, keterlaluan,” kata Andi saat itu.

Apa yang dikhawatirkan akhirnya menjadi kenyataan. KSN pun seperti menjadi sia-sia setelah rekomendasi yang dihasilkannya tak sepenuhnya dijalankan dengan sungguh-sungguh. Hingga akhirnya deklarasi berdirinya Liga Primer Indonesia (LPI), di Semarang, 24 Oktober 2010, seakan menjadi pemuas dahaga pencinta sepak bola yang menginginkan iklim kompetisi yang jauh lebih bersih, mandiri, dan profesional. Kompetisi yang digagas Gerakan Reformasi Sepak Bola Nasional Indonesia (GRSNI) dan pengusaha Arifin Panigoro itu memang sudah bergulir sejak awal Januari 2011 dan melibatkan 19 klub dari Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Beberapa klub lain –beberapa klub di antaranya berasal dari Liga Super Indonesia (LSI) yang diakui PSSI, kini masih dalam proses verifikasi yang akan menggenapi jumlah klub di LPI. GRSNI sendiri dibentuk oleh sejumlah pihak yang berkepentingan dalam sepak bola nasional untuk menindaklanjuti gagasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengembalikan kejayaan sepak bola Indonesia.

Anggota Komisi X DPR RI, Deddy ‘Miing’ Gumelar, tak menampik melihat munculnya LPI sebagai bentuk protes terhadap kinerja PSSI yang selama ini banyak dinilai berbagai kalangan tak mampu memberikan prestasi bagi sepakbola Indonesia. Namun Miing mengingatkan agar LPI juga tetap harus menghormati aturan FIFA yang hanya mengakui PSSI sebagai organisasi di bawahnya. “Mereka harus segera duduk bersama. Kalau bicaranya merah putih, tidak ada yang tidak bisa dimusyawarahkan,” kata Miing.

Selain Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang sudah mencoba mengajak PSSI dan LPI untuk mencari solusi terbaik, rasanya tak berlebihan juga meminta peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Selama ini peran KONI dalam kisruh PSSI dan LPI nyaris tak terdengar suaranya.

Tentang latar belakang dan rencana jangka panjang LPI, termasuk data dan fakta, dalam beberapa kesempatan telah diungkap. Di antaranya adalah perbandingan kondisi di LPI dan LSI. Menurut juru bicara LPI, Abi Hasantoso, semua itu bukti keseriusan LPI membangun iklim kompetisi yang benar-benar profesional dan mandiri, termasuk tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Tidak fair uang rakyat buat kontrak pemain asing,” ujarnya. Ke depannya, tambah Abi, LPI akan menjadi industri yang mampu menghidupi banyak orang, termasuk perusahaan yang ikut mensponsori. Bahkan Abi pun tidak menyangka laga pembukaan LPI antara Solo FC melawan Persema disaksikan lebih dari 100% penonton yang hadir di Stadion Manahan, Solo (8/1). “Sambutan yang dahsyat,” katanya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pun telah menaksir nilai kucuran dana daerah untuk klub yang mencapai Rp 720 miliar setiap tahunnya. Sebanyak 10 klub di LSI dan sejumlah klub di Divisi Utama tercatat sebagai penerima dana tersebut. Kontribusi klub bagi kemajuan sepak bola nasional dinilai ICW masih sangat minim. Apalagi dana yang diterima kerap disalahgunakan, seperti untuk kepentingan pengurus klub atau pemilihan kepala daerah.

Pihak LPI juga merujuk rilis hasil riset yang dikeluarkan perusahaan survei dan analis independen terkemuka Repucom tentang potensi komersial kompetisi sepak bola Indonesia yang ternyata besaran nilainya puluhan kali dari target PSSI dan raihan yang dicapai sekarang ini. Bayangkan saja, pertandingan-pertandingan besar yang melibatkan klub-klub kaya bisa bernilai lebih dari Rp 10 miliar setiap pertandingannya. Jika dalam setahun ada 300 pertandingan, itu berarti memiliki nilai komersial hingga Rp 3 triliun. Sangat luar biasa! Menariknya, walaupun hanya tercapai 30%, maka setidaknya pemasukan dari sponsor dan hak siar televisi tetap akan mampu menjamin kondisi keuangan yang menguntungkan. Roda kompetisi akan berjalan lancar, klub yang semakin berkembang, dan tentunya PSSI dan penyelenggara liga pun akan mendapat “jatah” tanpa harus bermain mata. Dengan kondisi ideal seperti itu, semua klub dipastikan bisa mandiri tanpa perlu kucuran APBD. Di sisi lain, pembinaan pemain usia dini pun akan berkesinambungan. Dan bukan hal muluk menjadikannya sebagai dasar untuk menggapai prestasi persepakbolaan nasional menembus pentas dunia.

Soal penghentian penggunaan APBD, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sudah memberikan sinyal. Menurut Gamawan, saat ini masih digodok aturan soal larangan pengucuran APBD untuk klub sepak bola profesional. Bila sudah rampung, aturan tersebut bakal mulai efektif pada 2012. “Ini masih kami kaji dan bicarakan,” kata Gamawan kepada TEMPO. Walau demikian, Gamawan memastikan masih memperkenankan anggaran daerah untuk olahraga yang digunakan hanya untuk pembinaan dan infrastruktur. “Nanti masuknya ke KONI. Tapi kalau kompetisi klub, harus cari sendiri,” katanya.
Nah lho!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s