Tantangan Menciptakan Peluang Kerja


Dengan semakin kompleksnya persoalan yang melingkupi dunia ketenagakerjaan Indonesia, maka semakin diperlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan pekerja. Salah satu hal yang mendasar untuk dibenahi adalah perlindungan hukum terhadap pekerjaan yang dilakoni pekerja sebagai sebuah pekerjaan yang layak. Jadi apapun bentuk pekerjaannya, harus diakui secara hukum, termasuk pengakuan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga. Sebagai catatan, pekerja rumah tangga merupakan jumlah terbanyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Sayangnya, hingga kini, pekerja rumah tangga tetap saja masih dianggap sebagai pekerjaan informal dan berada di wilayah pribadi rumah tangga (perorangan).

Melalui Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, yang berisi sejumlah ketentuan seperti jaminan penempatan tenaga kerja akan dilaksanakan berdasarkan persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, persamaan dan keadilan gender, antidiskriminasi, dan anti-perdagangan manusia. Namun bisa jadi terdapat indikasi kelemahan secara konseptual, terutama letak kata “penempatan” yang mendahului kata “perlindungan”. Demikian pula dari sisi substansinya seperti tanggung jawab dalam hal menegakkan hak-hak pekerja migran. Parahnya lagi, penegakan undang-undang tersebut sangat minim dan bisa dikatakan tidak ada sama sekali.

Sebagai salah satu LSM yang peduli terhadap nasib pekerja migran, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencoba memberikan edukasi kepada pekerja migran sejak proses rekrutmen hingga setelah kembali ke Indonesia. Walaupun kini sudah ada peraturan mengenai asuransi yang menjamin ketika ada PHK dan sebagainya, tapi SBMI melihat penanganan itu tidak pernah terbukti dan tidak pernah bisa diselesaikan.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pun mencoba membantu memberikan dukungannya kepada Pemerintah Indonesia dalam bentuk kerjasama teknis. Melalui program-programnya di Indonesia, ILO pun memiliki komitmen mendukung Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja yang layak.

Berdirinya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memang diharapkan bisa menangani berbagai persoalan seputar pekerja migran Indonesia di luar negeri. Hal itu dijelaskan oleh Depiuti Badan Penempatan BNP2TKI Ade Adam Noch tentang berbagai upaya pembenahan secara intensif, menyeluruh, dan terkonsep. “Termasuk juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, ILO, LSM, dan pemerintah daerah agar memiliki persepsi yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik dengan pemikiran, semangat, dan keberpihakan yang sama kepada pencari kerja,” ujarnya.

Sedangkan untuk upaya perlindungan, pihak BNP2TKI akan membentuk lembaga monitoring TKI di masing-masing negara yang biayanya akan ditanggung oleh majikan. Menurut Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, tugas lembaga monitoring tersebut, antara lain melakukan pengecekan dan monitoring TKI/TKW di tempat majikan dan jika perlu akan melakukan kunjungan ke rumah majikan (home visit) disertai tindakan penyelamatan.

Jika sudah ada berbagai upaya pembenahan, diharapkan bisa diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Khusus di sektor informal, dampak langsungnya adalah terseleksinya penerima dan pengguna pekerja informal. Sementara di sisi lain, perlu didorong untuk penurunan jumlah pekerja informal dan menaikkan jumlah pekerja formal. Setidaknya dengan semakin banyaknya jumlah pekerja formal yang memiliki kemampuan dan kualitas yang lebih baik, diyakini akan mampu mengurangi tingginya keluhan dan laporan tindak kekerasan dan eksploitasi pekerja. Selain itu, hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerjanya juga akan semakin harmonis. Karena bagaimana pun juga, para pekerja adalah manusia yang memiliki martabat dan membutuhkan perlindungan.

Salah satu upaya penting untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengenyam pendidikan sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan wawasan pekerja. Namun demikian, dengan kondisi daya serap lapangan kerja yang terbatas, tak bisa dihindari akan diikuti dengan meningkatnya jumlah pengangguran terdidik. Coba simak tanggapan Direktur ILO Jakarta Alan Boulton yang mengajak kita untuk mencermati kondisi saat ini. “Jadi bukan cuma dituntut untuk mencari kerja, namun juga menciptakan peluang kerja,” ungkapnya.

Menciptakan peluang kerja adalah sebuah tantangan bagi Indonesia yang kini memiliki jumlah angkatan kerja di atas 100 juta orang dan akan bertambah sekitar 2,5 juta setiap tahunnya.  Sehingga diperlukan upaya pemberdayaan yang optimal di berbagai sektor dan potensi. Pemberdayaan diyakini akan menjadi pemicu peningkatan produktivitas dan kualitas kerja, sekaligus menekan angka pengangguran.

One thought on “Tantangan Menciptakan Peluang Kerja

  1. Pingback: Mengangkat Harkat dan Potensi Alam Serasan Sekundang | rahmatsaputra23045

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s