Mendorong Transparansi


Indonesia dengan wilayah yang sangat luas, masih banyak memiliki keterbatasan untuk menerapkan Keterbukaan Informasi Publik yang dibidani oleh Badan Informasi Publik, Departemen Komunikasi dan Informasi RI. Kalau di Jakarta, soal teknologi informasi mungkin tidak terlalu bermasalah. Namun akan berbeda kondisinya dengan di Indonesia timur, misalnya. Jadi memang masih perlu waktu. Dengan faktor-faktor tersebut, tampaknya pemerintah meminta masa transisi untuk sosialisasi dan kesiapan seluruh perangkat pendukungnya. Berikut petikan perbincangan dengan Kepala Depkominfo Suprawoto seputar rencana digulirkannya Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sebenarnya hal apa saja yang akan dilayani dalam (KIP)?

Keterbukaan informasi di sini pada dasarnya harus ada ketersediaan data, mulai dari data yang tersedia setiap saat, berkala, dan ada pula yang berdasarkan permintaan. Di luar itu ada pula data yang serta-merta seperti informasi dari BMG tentang tsunami. Untuk melayani itu semua kita harus membangun sistem dan yang paling penting adalah data base. Jadi jika ada masyarakat dari Papua atau Aceh yang menanyakan sesuatu lewat e-mail, ya kita jawab yang didasari oleh data base tadi. Jadi memang perlu waktu untuk membangun data base itu.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk persiapannya?

Jika kita melongok ke Eropa, Inggris yang sudah tak perlu diragukan lagi soal sejarah maupun dokumentasinya, masih perlu waktu empat tahun untuk transisi. Di ASEAN yang sudah menerapkannya adalah Thailand dan Filipina. Sedangkan di Indonesia, tampaknya jika ada kesepakatan butuh dua tahun sebagai masa transisi.

Bagaimana dengan kesiapan SDM-nya?

Alhamdulillah, soal SDM itu sudah terpenuhi. Khusus pegawai negeri yang terlibat, memang ada persoalan mengenai main set yang tiba-tiba harus diubah. Kita juga dibantu oleh tenaga kontrak dari lulusan baru yang akan mendampingi.

Tujuan secara makro?

Sebenarnya tujuan yang lebih penting adalah mendorong transparansi. Jadi hak azasi manusia tidak hanya menyangkut seperti hak-hak dasar, termasuk rights to know dan rights to information. Dan itu dijamin oleh undang-undang dasar pasal 28 bahwa di antaranya informasi itu adalah kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Kebebasan memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia dan merupakan ciri penting negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kebebasan informasi pubilk merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan menuju good governance and clean governance. Itu adalah salah satu upaya undang-undang ini didorong untuk keluar sebagai pemenuhan hak azasi manusia dan mendorong good governance and clean governance. Semua badan publik dan tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga legislatif, NGO (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan yayasan yang mendapat dana dari masyarakat dan Negara, bahkan dari luar negeri.

Sedangkan menurut UU tersebut tujuannya adalah akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana program, mendorong partisipasi masyarakat, mendorong peningkatan kualitas aspirasi, mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Selain itu, juga mendorong kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang selama ini “dimarjinalkan”.

Hingga saat ini, sudah sejauh mana kesiapan perundang-undangannya?

Saat ini kita sedang membahas RUU KIP yang awalnya bernama KMIP (Kebebasan Memperoleh Informasi Publik). Jika nantinya sudah disahkan, jadi harus punya kewajiban-kewajiban dalam melayani masyarakat. Jadi memang harus ada pejabat yang mengelola informasi itu. Sebelumnya, dari dulu badan publik tidak ada orang yang mengelola dan malah menjadi tidak penting.

Artinya peran humas atau protokol nantinya akan lebih dilibatkan?

Itu yang memang akan kita dorong. Tahun ini, kita mempunyai proyek percontohan mengenai media centre dan data base daerah di 10 provinsi dan 25 kabupaten. Jadi jika di suatu daerah ada yang ingin mempelajari sistem yang baik tentang RUU KIP, tidak perlu ke Jakarta lagi. Jadi ada sentra-sentra yang dikembangkan dan kita mendorongnya dengan memberikan sistemnya, komputer, akses internet, serta dibantu dengan pelatihan. Jika ingin menambah komputer dan perangkat lainnya, ya silakan saja. Sehingga pada saat UU KIP ini berlaku, nantinya akan menjadi aplikatif.

Menurut Anda, bagaimana keterbukaan yang ideal?

Selama ini kita kerap dihadapkan kepada keterbukaan yang justru malah lebih sering tidak terbuka. Namun dalam RUU itu jelas menyatakan, prinsipnya bahwa semua informasi itu terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik yang diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Sedangkan informasi publik yang tidak dapat diberikan adalah informasi yang dapat membahayakan negara, yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha yang tidak sehat, hak-hak pribadi, rahasia jabatan, dan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. Seperti halnya beberapa tayangan infotainmen di televisi yang sudah masuk ke hal-hal pribadi, itu nantinya akan kena sanksi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s