Jangan Main-main dengan Transportasi Publik


Mengkritisi pembangunan transportasi, khususnya di Jakarta, tampaknya memang perlu keseriusan dan komitmen yang berujung pada pelayanan yang lebih baik. Sudah banyak wacana dan beberapa realisasi yang hingga kini rasanya masih merangkak untuk berbenah. Dengan tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi, termasuk sepeda motor, Jakarta pun semakin sesak dan kemacetan seolah menjadi pemandangan yang harus dinikmati setiap hari.

Berbagai kebijakan pun terus digulirkan, termasuk ketika pada tahun 2004 di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, saat mulai beroperasinya transjakarta dengan fasilitas jalur khususnya yang mengambil ruas jalan. Moda transportasi massal ini pada awalnya kurang mendapat sambutan yang simpatik, termasuk media massa. Kemacetan di Jakarta memang sudah demikian parahnya. Bahkan kerugiannya bisa meningkatkan angka pencemaran udara, polusi suara, pemborosan BBM, berkurangnya waktu produktif, hingga kerugian ekonomi.

Melihat fakta dari data tahun 2008 yang diterbitkan Institute for Transportation Development Policy (ITDP) Indonesia pada Januari 2009, rata-rata setiap harinya mampu mengangkut sebanyak 219.000 penumpang atau meningkat sebesar 22% dari tahun 2007. Tercatat pula, hingga akhir 2008, jumlah pengguna busway yang berpindah dari kendaraan pribadi seperti mobil sebesar 7,1% dan yang beralih dari sepeda motor sebesar 15,4%. Menariknya, hingga Mei 2009, angka tersebut terus tumbuh menjadi 245.000 penumpang/hari. Bahkan hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada tahun 2008, sebanyak 22,5% penumpang busway akan memilih menggunakan mobil dan motor jika tidak ada busway.

Angka penghematan yang lumayan besar dapat dilihat dari data ITDP bahwa pada tahun 2008 lalu penumpang busway diperkirakan telah menghemat biaya penggunaan BBM sebesar Rp 62 milyar dan menurunkan sebanyak 61 juta kg CO2. Sehingga dengan semakin meningkatnya jumlah penumpang busway, maka akan semakin besar pula jumlah penghematan BBM dan pengurangan emisi.

Menurut Country Director ITDP Indonesia Milatia Kusuma Mu’min, selain kesadaran masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah, peran media massa juga diharapkan mampu mengajak pengguna kendaraan pribadi yang pada akhirnya akan mengurai atau bahkan mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta. Transjakarta sebagai moda transportasi berbasis bus (bus rapid transit) secara perlahan memang mulai menuai hasil. “Milis (mailing list) komunitas pengguna busway sangat bermanfaaat dan dari mereka kita juga banyak menerima masukan berharga,” ujar Milatia.

Sementara pakar transportasi yang juga angota Dewan Transportasi Kota Jakarta Harya Setyaka S. Dillon lebih menyoroti arahan kebijakan yang meliputi peningkatan kapasitas regulator dan perencanaan operasional (routing dan fleeting). Menurutnya, dalam arahan kebijakan ini juga perlu memperhatikan efisiensi operating cost dalam proses pengadaan jasa. Sementara, tambahnya, pengawasan dan pengendaliannya bisa dituangkan dalam kontrak yang kuat dan sistem informasi pengendalian. “Busway memang belum mampu sepenuhnya menanggulangi kemacetan, namun sudah sangat berhasil meningkatkan kualitas layanan angkutan umum,” ujarnya.

Contoh nyata pun diuraikan Harya Setyaka dengan merujuk Koridor 6 yang melayani rute Ragunan-Kuningan. Sebelum busway beroperasi, Jalan Buncit Raya hingga ke perempatan Kuningan/Mampang Prapatan, kemacetan sepanjang jalan tersebut menjadi pemandangan rutin. Namun kini panjang kemacetan sudah mulai berkurang secara signifikan. Indikator lainnya, halaman parkir di Kebun Binatang Ragunan setiap hari kerja selalu dipenuhi kendaran pribadi, termasuk ratusan sepeda motor.

Menyangkut pelayanan, sempat berupaya meminta tanggapan soal pelayanan kepada Kepala Pengelola TransJakarta Daryati Rini. Namun beliau tak pernah sekali pun mau menjawab ketika dihubungi di kantornya atau melalui telepon genggamnya. Bahkan sekretarisnya pun tak juga mau menjawab permintaan dan hanya dilayani petugas call center-nya saja. BLU TransJakarta belakangan ini memang sedang dalam sorotan, terutama terkait isu korupsi.

Untuk kualitas pelayanan busway, Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan bahwa dari hasil surveynya pada tahun 2008, telah terjadi penurunan tingkat kepuasan pengguna busway yang sangat signifikan. “Terutama karena waktu tempuhnya yang merosot tajam, tentu mereka sangat kecewa. Sebenarnya dengan beralihnya sekitar 21% pengguna kendaraan pribadi yang menjadi pengguna busway sudah merupakan modal yang bagus,” kata Tulus Abadi.

Apa yang diungkapkan Tulus menyiratkan kurang seriusnya Pemerintah DKI Jakarta dalam mengurusi transportasi makro, termasuk urusan tingkat kemacetan dan kecepatan lalu lintas di Jakarta. “Seharusnya dengan kondisi seperti sekarang ini, sudah saatnya jangan main-main lagi dan mengelolanya dengan “total football” dengan transjakarta atau transportasi publik lainnya,” kritik Tulus.

Tulus pun menyoroti transparansi soal tarif yang belum online system. “Kita sangat meragukan antara pendapatan dan biaya operasional yang tidak nyambung. Kedua, soal keseriusan mengurus busway yang tidak didukung secara utuh untuk bisa beroperasi secara optimal. Artinya, operasional transportasi publik itu tidak akan efektif jika tidak didukung dengan pengendalian kendaraan pribadi,” tegasnya.

Menilik tanggapan Tulus Abadi, pengoperasian busway memang perlu mendapat dukungan kebijakan yang menekan kepada pengguna kendaraan pribadi agar beralih ke busway. “Sepanjang tidak adanya penekanan atau pengendalian, jangan berharap banyak mereka akan berpindah ke busway,” ungkap Tulus.

Namun demikian, Tulus Abadi dan Harya Setyaka nampaknya sepakat untuk memberikan rekomendasi membenahi manajemen bus pengumpan (feeder) yang memang masih jauh dari kelayakan dalam dalam hal pelayanan. Demikian pula dengan kebijakan penekanan kepada pengguna kendaraan pribadi. “Selama masih menerapkan sistem setoran, layanan feeder tak akan pernah berubah. Yang dibutuhkan adalah terpadunya manajemen dengan model tiket elektronik atau model terusan yang pasti jauh lebih efisien,” kata Harya Setyaka.

Beberapa kebijakan penekan seperti tarif parkir yang mahal atau berdasarkan zona, diyakini dapat menekan jumlah angka kendaraan pribadi yang bersliweran tiap harinya. Demikian pula dengan pemberlakukan three in one yang semakin diperluas lagi, nomor genap atau ganjil, hingga pajak bahan bakar kendaraan pribadi yang hingga kini harganya masih berbau subsidi. Dengan berbagai kebijakan tersebut, Jakarta di masa mendatang akan menjadi kota metropolitan yang lebih manusiawi, termasuk layanan transportasi massal yang berkualitas.

Setelah busway, lalu bagaimana dengan moda transportasi lain seperti monorail dan waterway? Secara khusus, Harya Setyaka mengaharapkan pemerintah pusat lebih matang dalam persiapannya. ”Soal operasional dan manajemen pengelolaan bisa kita tangani. Tapi soal mengelola dana pinjaman (loan), saya kira pemerintah memiliki kemampuan untuk mengelolanya,” ujarnya.

“Ya, Jakarta merupakan satu-satunya kota besar di dunia yang belum memiliki MRT,” kata Tulus sambil menambahkan bahwa kebutuhan MRT sangat mendesak untuk kota seperti Jakarta. Dengan begitu, sebenarnya keberadaan busway merupakan sasaran medium menuju transportasi massal yang memadai.

2 thoughts on “Jangan Main-main dengan Transportasi Publik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s